Oleh: rullyindrawan | Januari 30, 2013

Pendidikan dan Kesejahteraan

PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF KESEJAHTERAAN
Rully Indrawan
Membaca ulasan para cagub Jabar tentang pendidikan di harian ini pada tanggal 14 januari 2013. Tergelitik untuk memberikan masukan, sekaligus mengajak melihat duduk perkara pendidikan di Jabar dewasa ini dengan mengkaji data-data yang ada. Sekaligus memberikan gambaran bagaimana pendidikan dikelola dalam format otonomi daerah. Agar jangan sampai masyarakat dipusingkan dengan pengklaiman sepihak saat menerima penghargaan, dan saling meyalahkan saat ada masalah. Antar pemerintah provinsi dan kabupaten serta kota.
Jumlah Penduduk sebesar 43.021.826 jiwa yang merupakan 12% dari populasi nasional sejauh ini masih diangap sebagai beban oleh sementara pihak. Boleh jadi karena mutu SDM, yang diidentifikasi oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), masih cukup rendah. Sebagaimana kita ketahui dalam beberapa tahun terakhir ini pencapaian IPM Jabar walaupun mengalami kenaikan, tetapi tidak memenuhi target yang telah ditentukan sebelumnya. Bukan hanya tidak tercapai, tetapi hal yang perlu disesali, adalah kenyataan, Jabar menduduki rangking yang kurang terhormat secara nasional.
Memang bukan sesuatu yang membanggakan bagi provinsi, yang mempertemukan Habibie dan Ainun ini. Kedua beliau dipertemukan di tatar Sunda karena alasan daerah ini memiliki keunggulan di bidang pendidikan kala itu. Namun faktanya saat ini, harus memiliki Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan jauh dibanding dengan propinsi yang hampir sepadan, yakni Jatim dan Jateng (istilah Mendikbud di tahu 2012, posisinya sangat jomplang). Padahal penduduk Jatim dan Jateng tidak kalah banyaknya dengan Jabar. Bila rendahnya APK dikonfirmasi dengan kemampuan masyarakat. Diduga penyebab utamanya, antara lain karena rendahnya daya beli masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan indeks daya beli yang hanya mencapai poin 62 jauh dari target yang diharapkan. Sebenarnya, rendahnya daya beli masyarakat ironis dengan posisi Jabar sebagai daerah paling utama tujuan investasi nasional. Dimana dampak nyatanya adalah tumbuhnya industri baru di beberapa kawasan, menggantikan lahan subur pertanian yang sangat dibutuhkan dalam menjaga sistem ketahanan pangan kita. Tetapi ternyata tumbuhnya industri tidak diikuti oleh penyediaan kesempatan kerja yang memadai kepada “pemilik lahan” dalam hal ini penduduk Jabar. Kebutuhan hidup memaksa mereka harus berbondong-bondong mengembara ke berbagai tempat di luar Jabar. Boleh jadi penolakan dunia industri terhadap angkatan kerja Jabar ini, dikarenakan pendidikan mereka tidak sepadan dengan kesempatan kerja yang ada. Jadilah, Jabar menjadi propinsi pemasok TKW/I terbesar ke luar negeri.
Apa yang salah dari rentetan cerita panjang itu? Sepertinya tidak ada yang salah, belanja pendidikan Jabar dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini telah mengeluarkan lebih dari 10 triliun rupiah, belum termasuk dana CSR dan dana masyarakat lainnya. Namun faktanya hanya mampu menaikan Rata-rata Lama Sekolah sekitar satu tahun saja. Lebih dari itu, dana yang besar itu masih masih menyisakan sekitar 10 jutaan anak usia sekolah belum tertampung di lembaga persekolahan. Rendahnya APK pendidikan Jabar di tingkat SMA ini kemudian diperparah oleh kenyatan rendahnya keterterimaan lulusan SMA asal Jabar, di PT di Jabar sendiri. Misalnya, lulusan SMA yang berasal dari Jabar dan diterima di Universitas Padjadjaran (Unpad) hanya 5% dari dari 40 ribu siswa. Tanpa perlu mempersalahkan siapa yang keliru dengan fakta tersebut, dan tanpa perlu juga mempermasalahkan, apakah Unpad adalah representasi pendidikan tinggi di Jabar. Apalagi mempermasalahkan motif yang sebenarnya dari pengguliran isyu itu. Hal yang harus dipikirkan ke depan adalah pola pembelanjaan pendidikan seperti apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, agar setiap rupiah yang dikeluarkan dalam APBD memiliki kemampuan untuk memberi daya bagi generasi muda lokal untuk bisa bersaing memperoleh kesempatan pendidikan yang layak. Dan akhirnya mampu mengangkat harkat dan martabat mereka dalam kancah persaingan global.
Dari llustrasi kasus Jabar di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan permasalahan pendidikan dalam perspektif kesejahteraan masyarakat, antara lain pertama, rendahnya aksesibilitas akibat pola pembiayaan pembangunan pendidikan yang salah sasaran. Kedua, rendahnya relevansi hasil pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Hal ini dibuktikan dengan kesempatan kerja yang justru tidak bisa diakses oleh hasil pendidikan masyarakat setempat. Ketiga, penyerahan semua urusan pendidikan kepada pemerintah boleh jadi perlu dikoreksi secara mendasar. Dari fakta itu tersembul pentingnya pelibatan masyarakat (sektor privat) dalam mengelola dan turut mengarahkan kegiatan pendidikan kita, dengan didukung oleh sistem pengendalian yang baik.
Langkah Terobosan
Memahami permasalahan yang dihadapi dalam usaha kolektif kita membangun pendidikan di Jabar. Kata kuncinya adalah pentingnya membangun sinergi antar pelaku pendidikan. Dalam arti, penyelesaian dari sisi hulu, tidak bisa diserahkan sepenuhnya urusan pendidikan kepada pemerintah saja melalui persekolahan berstatus negeri. Dan di sisi hilirnya, penyelesaian masalah pendidikan kita tidak disederhanakan dengan hanya menambah jam tinggal siswa di sekolah, serta pengerucutan mata pelajaran semata. Tetapi pembelajaran harus mampu menjawab tantangan yang dibutuhkan seiring dengan konteksnya.
Implikasi dari memahami masalah pendidikan sebagai masalah bersama, adalah keharusan melihat pendidikan secara holistik. Hendaknya ke depan tidak ada lagi kebijakan bersifat parsial, sederhana, dan lebih bernuansa populis. Yang akan berakibat fatal terhadap kearifan yang telah mapan dalam praktik pendidikan kita. Seperti pembangunan ribuan Ruang Kelas Baru di sekolah negeri, tanpa memperhatikan faktor daya beli masyarakat. Alih-alih dapat meningkatkan kesempatan pendidikan, ternyata hanya berakibat pada rontoknya pendidikan yang dilola oleh masyarakat. Padahal peran pendidikan swasta dalam perjalanan bangsa yang panjang, sangat besar dan penting. Peran pendidikan yang dikelola oleh masyarakat ke depan –sebagaimana negara maju- dituntut lebih dominan karena sifatnya yang bisa berkembang dalam jumlah tak terhingga. Sebagaimana kita ketahui tuntutan pendidikan bergerak sebagaimana deret ukur, sementara pembiayaan pemerintah untuk itu hanya bergerak dalam takaran deret hitung saja.
Selain itu, pada tataran yang lebih hilir, sudah saatnya jabar mengembangkan pendidikan berbasis IT. Kondisi geografis daerah selatan, serta daya jangkau jaringan teknologi informasi, serta potensi SDM yang relatif lebih baik di banding propinsi lain; merupakan pendorong untuk mulai diterapannya e-learning dalam pelayanan pendidikan kita. Pengembangan e-Learning sangat baik untuk mengajak masyarakat mulai melek teknologi. Melek teknologi selanjutnya menjadi bagian penting dalam mengembangkan kreasi dalam bentuk usaha setelah pendidikan usai. Ini bisa dilakukan oleh pemerintah propinsi, dimana salah satu dari dua kewenangannya mengurusi sekolah bertaraf Internasional, yang sekarang keberlangsunggannya sudah final di MK. Sekarang, para cagub, ada yang mau memulainya atau tidak, dan jangan asal janji seperti lima tahun yang lalu. Pendidikan kita tidak membutuhkan janji palsu lagi, karena posisinya di forum global sangat tidak membanggaka


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: