Oleh: rullyindrawan | Desember 17, 2009

PIE

outline
Revitalisasi Koperasi dalam Sistem Demokrasi Ekonomi Kita
Rully Indrawan

1. Pengantar
• Demokrasi di bidang politik secara relatip telah berjalan dengan baik. Namun demokrasi di bidang ekonomi masih jauh dari harapan.
• Kebijakan ekonomi, sistem pendidikan, dan paham pragmatisme telah menyebabkan rusaknya pranata demokrasi ekonomi sebagaimana yang dicita-citakan oleh founding fathers
• Kemiskinan yang disebabkan oleh ketimpangan adalah bukti bahwa telah terjadi deviasi dalam praktik demokrasi ekonomi kita. Kelembagaan koperasi, sebagaimana yang dimanatkan kontstitusi kita, dipahami dalam prespektip yang keliru sehingga muncul ketidakpercayaan sistematis kepada cita-cita perjuangan kita di bidang ekonomi.

2. Demokrasi Ekonomi: Kedudukan Koperasi dalam Konstitusi kita
1. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 jelas tertulis pokok-pokok pi-kiran bangsa Indonesia mengenai demokrasi ekonomi. Pada pasal tersebut tertuang hakikat demokrasi, yaitu dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Kemudian dalam prespektif ekonomi, komitmen demokrasi ekonomi ditegaskan dalam penetapan asas keke¬luargaan. Asas ini tidak searah dengan paham individualisme, juga tidak dengan paham kolektivisme yang diajarkan oleh marxisme.
2. Keberadaan koperasi patut diakui telah mampu menjalankan fungsi dan peran yang diperlukan oleh masyarakat, sehingga menjadi alternatif bentuk lembaga usaha yang manfaat dan perannya sangat dirasakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah yang notabene masih mendominasi perekonomian penduduk Indonesia.
3. Koperasi yang baik, terbukti mampu bertahan pada berbagai kondisi sulit, termasuk di tengah krisis ekonomi, dengan mengandalkan pada kemadirian anggota. Peran anggota sebagai pemilik (owners) dan sebagai pengguna jasa (usesr) koperasi, selain menderivasi secara tepat komitmen demokrasi ekonomi, juga menguatkan system kelembagaan yang berbasis kemandirian.

3. Koperasi dan Pendekatan Pembangunan
• Konsep pembangunan yang diterapkan di Indonesia yang lebih banyak bertumpu pada teori-teori ekonomi makro. Pendekatan ini umumnya bersandar pada asumsi pertumbuhan indikator makro merupakan penciri bagi kesejahteraan masyarakat. Kenya¬taannya, keberhasilan secara makro tidak selalu berhasil menjawab masalah kesenjangan, kemiskinan, dan pengangguran.
• Pertumbuhan dengan pemerataan seyogyanya tidak diposisikan sebagai “incompatible or antithetical” (Brown, 1995). Namun yang saling mengisi satu sama lain. Konsep pembangunan demikian memerlukan intervensi yang tepat, agar kebijaksanaan pada tingkat makro mendukung upaya mengatasi kesenjangan yang hanya bisa dilakukan dengan kegiatan yang bersifat mikro dan langsung ditujukan pada lapisan masyarakat terbawah.
• Keberpihakan (affirmative policy) dan pemberdayaan masyarakat merupakan jembatan yang menjadi pilar konsep pembangun¬an makro- mikro ini. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “berpusat pada rakyat, partisipasi, pemberdayaan, dan keberlanjutan.” Bukankah itu nilai koperasi?
• Otonomi daerah pada dasarnya berkeinginan menggeser bandul pembangunan ekonomi nasional dari pusat ke daerah. Dengan demikian sruktur pembangunan ekonomi lokal harus didukung oleh unggulan-unggulan lokal yang mampu memenuhi kebutuhan pasar dan standarisasi nasional maupun global. Untuk itu produk-produk unggulan daerah harus dikembangkan secara terintegrasi untuk membangun keterkaitan dengan jaringan pasar global. Disanalah peran lembaga ekonomi yang lahir dari masyarakat dibutuhkan. Bukankah itu bisa dikerjakan oleh koperasi?

4. Revitalisasi Koperasi sebagai Sistem Demokrasi Ekonomi
• Keberpihakan secara tegas untuk membangkitkan perekonomian rakyat tidak dapat ditawar-tawar lagi. Keberpihakan tersebut adalah bagian dari upaya membangun ketahanan dan kemandirian ekonomi seluruh bangsa. Itulah yang akan menjadi kunci kebangkitan ekonomi Indonesia secara menyeluruh, baik melalui peningkatan kegiatan produksi dan jasa maupun juga peningkatan daya beli, hingga melahirkan struktur usaha yang benar-benar kukuh dan memberi ruang kehidupan yang sehat dan saling menunjang bagi seluruh masyarakat.
• Negara kita sudah masuk pada perangkap sis¬tem pasar dengan berbagai dampaknya kepada kesejahteraan rakyat. Sesuatu yang tidak mudah namun harus dilakukan adalah usaha pengendalian mekanisme pasar, ketidaksem¬pumaan pasar, baik karena para pelaku ekonomi tidak seim¬bang kekuatannya, maupun karena para pelaku ekonomi mela¬kukan persaingan dengan cara-cara yang tidak sehat. Dan tugas itu sebagaimana konstitusi kita menjadi tugas negara.
• Langkah yang tepat untuk melakukan intervensi negara untuk mewujudkan demokrasi ekonomi yang pro kesejahteraan rakyat, adalah melalui (a) penegakan hukum, (b) men¬ciptakan persaingan yang sehat, (c) penciptaan sistem redistribusi yang berkeadilan, (d) pemenuhan hak-hak dasar hidup rakyat, dan (e) melakukan penguatan modal insani dan modal sosial sebagai basis revitalisasi koperasi sebagai sistem demokrasi ekonomi.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: