Oleh: rullyindrawan | Desember 2, 2008

EVALUASI EKONOMI TAHUN 2006:

Rully Indrawan

Keadaan ekonomi nasional tahun 2006 diwarnai oleh paradoks. Yaitu dimana membaiknya indikator makro tidak berkorelasi dengan membaiknya keadaan ekonomi masyarakat. Walaupun fenomena seperti itu tidaklah sama sekali baru, sebagaimana terungkap dari studi Ninasapti Triaswati (2005). Akan tetapi harus menjadi perhatian serius semua pihak, khususnya dalam menggerakan ekonomi di tahun depan, karena senyatanya membaiknya indikator ekonomi makro sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan ekonomi harus beriringan dengan meningkatnya kesempatan kerja dan berkurangnya kemiskinan.     

Pertumbuhan ekonomi tahun 2006 diperkirakan mencapai 5,8 persen yang sudah direvisi dari proyeksi semula 6,2 persen. Walaupun angka pertumbuhan  masih di bawah 6 persen, tapi bisa membuat kita lebih optimis di  tahun mendatang. Selain pertumbuhan ekonomi yang relatif baik, tingkat inflasi terlihat membaik pula, tahun ini diperkirakan 7 persen. Pada tahun ini, sampai dengan Juli tingkat inflasi sebesar 3,29 persen, dengan tingkat inflasi tertinggi terjadi pada Januari sebesar 1,36 persen, yang merupakan dampak ikutan (carry over) dari tahun 2005. Lalu, stabilitas nilai rupiah terjadi di  9.200 per dolar AS, surplus berjalan mencapai 4,5 milyar dolar AS, cadangan devisa 42,4 milyar serta suku bunga Bank Indonesia (BI rate) 10,75 persen. Dengan demikian secara umum kinerja ekonomi Indonesia telah menunjukkan keadaan yang stabil, seperti terlihat melalui berbagai indikator makro di luar laju pertumbuhan ekonomi.

Namun sebagaimana diulas dalam pengantar, membaiknya indikator makro ekonomi tidak otomatis menyelesaikan persoalan ekonomi yang terkait dengan persoalan kemanusiaan yang mendasar yakni masalah kemiskinan dan pengangguran.   Angka kemiskinan yang ditargetkan menurun seperti tersebut dalam tujuan MDG’s justru pada tahun terakhir ini menunjukkan peningkatan yang cukup mengkhawatirkan yaitu dari 16 persen menjadi 17,75 persen. Jumlah penduduk miskin di Indonesia saat ini sekitar 39 juta, 10 kali lipat total penduduk Singapura. Kurang lebih sebanyak itu pula jumlah penduduk yang hampir miskin, yang setiap saat dapat terjatuh menjadi warga miskin kembali.  Angka pengangguran juga masih bertengger di atas 10 persen.

Memang ada penjelasan bahwa meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran selama setahun terakhir ini bersifat situasional karena dipicu oleh adanya lonjakan inflasi akhir 2005 dan awal 2006.  Inflasi 2005 mencapai 17 persen dipicu oleh kenaikan harga BBM yang dimaksudkan untuk memperkuat struktur keuangan negara.   Di awal tahun 2006, inflasi itu terpicu oleh kenaikan harga bahan pangan.   Data menunjukkan bahwa sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan sebesar 74,99 persen.  Ini berarti bahwa gejolak peningkatan harga komoditas makanan akan berdampak sangat nyata terhadap peningkatan jumlah penduduk miskin.  Penduduk yang berada sedikit di atas garis kemiskinan akan dengan mudah terpuruk ke bawah garis kemiskinan, sehingga jumlah kemiskinan akan bertambah dengan cepat. Faktor itulah yang berperan dalam meningkatan angka kemiskinan sebanyak 3,95 juta jiwa selama setahun, yakni dari Februari 2005 hingga Maret 2006.  Namun apapun juga penjelasannya, kenyataan menunjukkan bahwa kemiskinan dan pengangguran tidak berkurang, bahkan bertambah.

 

Kemiskinan dan Pengangguran.

Berdasarkan laporan BPS bulan September 2006, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2006 sebesar 39,05 juta (17,75 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada Februari 2005 yang berjumlah 35,10 juta (15,97persen), berarti jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 3,95 juta. Terjadi pergeseran posisi penduduk miskin dan hampir miskin selama periode Februari 2005-Maret 2006. Sekitar 56,51 persen penduduk miskin pada bulan Februari 2005 tetap tergolong sebagai penduduk miskin pada Maret 2006, sisanya berpindah posisi menjadi tidak miskin. Sebaliknya, 30,29 persen penduduk hampir miskin di bulan Februari 2005 jatuh menjadi miskin pada bulan Maret 2006. Pada saat yang sama, 11,82 persen penduduk hampir tidak miskin di bulan Februari 2005 juga jatuh menjadi miskin pada bulan Maret 2006. Bahkan 2,29 persen penduduk tidak miskin juga terjatuh menjadi miskin di bulan Maret 2006. Perpindahan posisi penduduk ini menunjukkan jumlah kemiskinan sementara (transient poverty) cukup besar.

Malahan bila patokan Bank Dunia dijadikan sandaran dalam menentukan kelompok miskin, yakni $ 2 per kapita per hari, maka dipastikan 110 juta jiwa berada di kelompok miskin. Suatu angka yang luar biasa, malahan dapat dipastikan jumlah terbesar sejak Indonesia merdeka.   

Dalam hal persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan pedesaan pada awal Februari 2005 hingga Maret tahun 2006 tidak banyak berubah. Pada bulan Februari 2005 sebagian besar penduduk miskin berada di wilayah pedesaan (64,67%), meskipun pada bulan Maret 2006 jumlahnya sedikit menurun menjadi 63,41%.

Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi 5,8 persen diperkirakan penyerapan tenaga kerja memang akan sedikit lebih baik, sekira 1,7 Juta Orang. Namun demikian kondisi ini akan masih tetap dibayangi oleh peningkatan pengangguran antara 300 ribu hingga 400 ribu Orang angkatan kerja baru. Akibat tenaga kerja yang tak terserap setiap tahun, dan berakumulasi dengan pengangguran tahun-tahun sebelumnya, angka pengangguran terbuka saat ini diperkirakan telah mencapai 10.85 Juta Orang. Bila ditambah dengan pengangguran terselubung (disguised unemployment) dan orang-orang yang bekerja tidak secara formal sesuai kehendaknya (under unemployment), maka jumlahnya mencapai 40 Juta Orang.

Masalah lain yang harus dihadapi dalam mengatasi angka pengangguran di tahun 2006 ini adalah, pertama fakta  lebih sekitar 50% dari total angkatan kerja nasional kita menggantungkan nasibnya  bekerja di sektor pertanian, sementara penyempitan lahan pertanian terus terjadi untuk berbagai keperluan, baik untuk pemukiman ataupun industri. Kedua,  sekitar 80% angkatan kerja kita hanya mengenyam pendidikan formal tertinggi tamatan sekolah dasar (SD), hal ini berimplikasi pada kemampuan yang dimiliki (unskill). Ketiga, selain masalah kesempatan kerja baru yang sulit dibuka kita pun  harus menyelamatkan pekerja yang kehilangan pekerjaannya baik disebabkan oleh PHK maupun oleh bencana alam.  Kebijakan pemerintah yang meningkatkan anggaran belanja negara patut dihargai. Meskipun dengan konsekuensi meningkatkan defisit fiskal, kebijakan ini memfokuskan pada sektor-sektor yang padat karya, dengan demikian diharapkan dapat mengurangi pertambahan pengangguran.

 

Sektor Riil dan Investasi

Paradoks itu dimungkinkan, antara lain karena pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih banyak didorong oleh sisi konsumsi (consumption driven economy).  Dalam arti, pertumbuhan belum ditopang sektor riil yang bersifat menyerap banyak tenaga kerja. Untuk tahun 2006, sektor pertambangan dan penggalian hanya tumbuh 1,59 persen, sektor pertanian 2,49 persen, dan industri pengolahan 4,63 persen, jauh di bawah sektor­-sektor lainnya yang tumbuh dengan rata-­rata 6,9 persen. Ini berarti kinerja sektor pertanian dan industri pengolahan masih berada di bawah rata-rata ekonomi normal, padahal sektor-sektor usaha tersebut diharapkan paling banyak dapat menyerap tenaga kerja.

Tidak bergeraknya sektor riil menjadi catatan penting tahun ini. Mandegnya sektor riil menjadi penyebab angka pengangguran sulit ditahan pada tahun ini. Mandegnya sektor riil diduga banyak faktor.  Antara lain, intermediasi perbankan sebagai salah satu fungsi terpenting perbankan dalam menyediakan kredit untuk sektor riil belum sepenuhnya berjalan,  faktanya telah terjadi perlambatan kredit yang sangat signifikan sepanjang tahun 2006. Bila kita membandingkan tahun 2005 dengan pertumbuhan kredit 25%, pertumbuhan kredit 13% saja untuk tahun 2006 sudah merupakan prestasi yang besar, padahal target pemerintah adalah 18% agar pertumbuhan ekonomi dapat tercapai sebesar 6,3% di tahun 2007.  walaupun suku bunga Bank Indonesia sudah mengalami penurunan cukup signifikan dari 12,75 persen menjadi 9,75 persen.  Perbankan masih bersikap pasif dan lebih suka menyimpan dana dalam bentuk SBI untuk mendapat perolehan bunga tanpa resiko. Dana yang ditempatkan pada Sertifikat Bank Indonesia (SBI) juga terus menumpuk, mencapai Rp 173,77 triliun pada minggu pertama Juli 2006. Meningkatnya SBI mencerminkan bank kesulitan menyalurkan kredit. Sangat ironis, di tengah teriakan pelaku bisnis di sektor riil kehausan akan modal, di perbankan justru terdapat lebih Rp 80 triliun komitmen kredit yang belum mengucur.  

Fenomena menumpuknya dana SBI, mengandung makna rendahnya  investasi –yang menjadi penggerak sektor riil- bukan pada persoalan ketersediaan dana, tetapi lebih kepada mahalnya cost of capital selain ketidakpastian iklim investasi. Iklim Investasi yang menghambat pengembangan sektor riil, di antaranya masalah perizinan, ketidakpastian dalam penyediaan energi, persoalan ketenagakerjaan yang belum didasarkan pada ketentuan berprinsip win-win, hingga ketidakpastian penegakan hukum.  

Prakarsa Pemerintah menyusun Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal, setelah sebelumnya  pemerintah mengeluarkan Inpres No.3/2006 yang temanya tegas mengusung semangat perbaikan iklim investasi,  ditujukan untuk meningkatkan investasi baik yang berasal dari dalam negeri maupun asing layak dihargai. Namun sementara pihak berharap muatan dari rancangan tersebut lebih mengedepankan kepentingan bangsa, jangan memberi kesempatan yang terlalu leluasa untuk pihak-pihak luar yang memiliki agenda tersembunyi untuk menguasai aset bangsa dan negara secara murah dan mengandung nuansa sistem ekonomi liberal. RUU Penanaman Modal yang diprakarsai Pemerintah tersebut  seyogyanya memiliki ketegasan terhadap upaya membangun kemandirian bangsa. RUU juga harus mampu mengembangkan level playing field yang adil bagi semua pelaku bisnis hingga rasa keadilan dalam berekonomi dirasakan oleh seluruh masyarakat. Juga harus terkait dengan upaya desentralisasi dan penguatan otonomi daerah. Ijin-ijin investasi tidak perlu dipusatkan tetapi harus didelegasikan ke daerah.

Saat ini harapan pemerintah dengan memperbaiki stimulus investasi swasta belum menghasilkan dampak positip yang optimal. Nilai realisasi PMA Januari hingga Juni 2006 misalnya baru mencapai Rp.34 Triliun. Angka Rp.34 Triliun jelas belum menunjukan perbaikan investasi sebagaimana yang diinginkan oleh pemerintah. Dibandingkan dengan realisasi PMA periode yang sama tahun lalu, angka realisasi PMA Rp.34 Triliun hanya mengalami peningkatan 4,77%. Kondisi ini sekali lagi menggambarkan bahwa investor asing belum me-respons positif keingginan pemerintah agar PMA mampu berlari dengan kecepatan tinggi. Lambanya  peningkatan PMA memang sedikit terobati dengan peningkatan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Realisasi nilai PMDN per Januari- Juni 2006 sudah mencapai Rp.11 Triliun, atau meningkat 42,55% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (Rp.7,8 Triliun). Lambannya realisasi investasi tidak sepenuhnya menunjukan kurang berminatnya investor dalam dan luar negeri, tetapi juga menunjukan lambannya realisasi PMA dan PMDN yang sudah disetujui pemerintah. Data BKMP dari Januari hingga Juni 2006 menunjukan bahwa persetujuan rencana investasi PMA sudah mencapai nilai Rp.58 Triliun dan PMDN mencapai Rp.67 Triliun. Sederhananya, jika kita mengasumsikan persetujuan rencana PMA dan PMDN segera direalisasikan pada periode berjalan (Januari-Juni 2006), maka realisasi PMDN Rp.11 Triliun baru mencapai 16,7% dari rencana PMDN yang telah disetujui pemerintah (Rp.66,99 Triliun). Kemudian bagaimana dengan realisasi PMA? Realisasi PMA Januari-Juni 2006 Rp.34 Triliun baru mencapai 58,69% dari total persetujuan PMA periode Januari-Juni 2006 (Rp.58,01 Triliun). Gap realisasi dengan persetujuan PMA/PMDN menunjukan bahwa untuk merealisasikan investasi kondisinya tidak sesederhana yang di-jargonkan selama ini. Realisasi investasi periode Januari-Juni 2006 sedikit dibantu oleh realisasi PMA/PMDN yang telah disetujui pemerintah tahun lalu. Sinyal itu terlihat dari realisasi proyek PMDN Januari-Juni 2006 yang mencapai 96 proyek atau lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah proyek yang disetujui pemerintah (94 proyek).

Oleh sebab itu point penting dalam memperbaiki iklim investasi guna pemulihan sektor riil saat ini adalah: (1) percepatan realisasi investasi setelah disetujui pemerintah; (2) meningkatkan kepercayaan investor dalam negeri (PMDN). Khusus point yang ke-2 ini cukup penting untuk segera diselesaikan karena adanya indikasi realisasi PMDN dari awal tahun hingga Juni 2006 baru mencapai 16,7% dari persetujuan PMDN pada periode yang sama. Dengan nilai persetujuan investasi PMDN Rp.66 Triliun, maka persetujuan PMDN jelas lebih tinggi dibandingkan persetujuan PMA (Rp.54 Triliun). Sehingga fokus pemerintah mendorong percepatan investasi tidak sepenuhnya terfokus pada bagaimana menjaga PMA, tetapi juga memperhatikan percepatan PMDN.

 

Pengembangan UMKMK

           

Sektor riil berskala mikro, kecil, dan menegah, terutama yang berbentuk koperasi (selanjutnya disebut UMKMK) ini memiliki tantangan yang lebih rumit. Persoalan UMKMK bukan  sekadar persoalan iklim investasi, melainkan juga masalah permodalan, keterkaitan dengan sistem pasar, hingga persoalan teknologi dan SDM. Padahal UMKMK memiliki kesempatan lebih langsung untuk menciptakan lapangan kerja dan mengatasi kemiskinan dibanding usaha-usaha padat modal. Jumlah usaha kecil dan rumah tangga mencapai 99,8 persen, sedangkan kemampuan menyerap tenaga kerja dari usaha kecil hingga menengah mencapai 99,4 persen dari angkatan kerja. Pada tahun 2005, UMKMK yang tersebar luas di seluruh daerah menyerap sebanyak 77,7 juta tenaga kerja, dan dalam pembentukan produk domestik bruto (PDB) menyumbang sekitar 54,2 persen.

 

Aspek permodalan merupakan salah satu penghambat terbesar pengembangan UMKMK. Secara umum perbankan enggan melayani  UMKMK karena memerlukan pekerjaan yang lebih banyak untuk dapat menyalurkan dana yang sama dibanding pada usaha berskala besar. Untuk mengatasi ketimpangan itu, kebijakan Bank Indonesia untuk menerapkan sistem insentif dan disinsentif lebih tegas agar fungsi intermediasi perbankan dapat berjalan perlu didukung. Perbankan perlu didorong untuk lebih banyak menyalurkan kredit pada pengembangan sektor riil, terutama UMKMK, yang berbasis di sekitar kantor cabang masing-masing bank. Insentif khusus perlu diberikan kepada perbankan yang bisa menjemput bola dengan menyalurkan kredit bagi sektor riil yang berkontribusi pada upaya penurunan angka pengangguran. Upaya tersebut semestinya merupakan bagian dari sebuah konsep utuh pengembangan sektor riil secara nasional.

 

 


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: