Oleh: rullyindrawan | Desember 2, 2008

EVALUASI DAN REKOMENDASI PROGRAM JPS 1

Oleh: Rully Indrawan2

 

1. Pendahuluan

 Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) atau Social Safety Net  merupakan langkah rescue, pertolongan  gawat darurat, yang dirancang oleh IMF, bersama pemerintah,  setelah melihat betapa rusaknya kondisi sosial ekonomi  bangsa Indonesia akibat krisis yang melanda sejak pertengahan tahun 1997. Indikasi kerusakan itu terlihat pada jumlah penduduk miskin dan pengangguran yang membengkak dalam waktu yang relatif singkat. Data Bappenas menunjukkan pada tahun 1998 penduduk miskin telah mencapai 80 juta orang, yang berarti mengalami peningkatan 11,9% dari tahun sebelumnya yang hanya 22,4 juta orang saja. Selanjutnya data BPS pun mencatat angka pengangguran  pada tahun 1999 sebesar 6,37 juta orang.

Langkah kongkrit selanjutnya, pemerintah mengalokasikan dana sekitar Rp17,9 triliun, yang berasal dari dana pinjaman luar negeri yang disalurkan melalui IMF, Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB), dan sumber lainnya. Dengan sasaran program adalah masyarakat miskin, pekerja terkena PHK, atau masyarakat yang rawan gizi. Dan fokus kegiatan mencakup pada perbaikan ketahanan pangan, perlindungan sosial, penyediaan lapangan kerja dan sumber pendapatan, serta kredit murah.

Menilik dari latar belakang program, serta proses, dan hasil yang diperoleh, dari realisasi  program JPS ini, boleh jadi kita merasa perlu miris dengan komitmen pelaksana negara dalam memajukan kesejahteraan umum. Betapa tidak, UUD 1945 pasal 27 (2) yang berbunyi: Tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dan Pasal 34 yang berbunyi: Fakir miskin dan anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Pasal-pasal tersebut seyogyanya menjadi kekuatan imperatip bagi pemerintah untuk menyusun Social Security System yang memiliki orientasi keberpihakan  sekaligus menyediakan dana,  dengan perioritas tinggi, untuk mengatasi pengangguran dan fakir miskin. Namun yang terjadi, progam JPS tekesan dan dirasakan, sebagai program dengan arah dan format yang tidak jelas. Hal mana juga dirasakan dalam program-program lain di masa sebelum krisis, sebut saja misalnya program Inpres Desa Tertinggal (IDT). Oleh sebab itu sangat wajar bilamana sebagian orang menyangsikan keberadaan Social Security System dalam komitmen pemerintah selama setengah abad terakhir ini.

Makalah ini selanjutnya membahas, pertama, klarifikasi kasus-kasus empris dalam implementasi program. Kedua, menyodorkan telaah kritis sebagai bentuk evaluasi program. Ketiga, menyodorkan langkah-langkah solusi di masa datang. Asumsi tulisan ini adalah, walau bagaimanapun program JPS ini perlu dilanjutkan, namun yang paling penting, adalah bagaimana menata program ini sebaik mungkin sehingga program ini bukan sekedar bersifat jangka pendek, rescue, tetapi juga memiliki nilai akselerasi untuk proses pemulihan ekonomi rakyat.

2. Implementasi dalam Sorotan Media Massa

Sejak awal digulirkan program JPS sudah mulai menjadi sorotan pemerhati masalah sosial, kasus-kasus kontroversi bermunculan dalam khasanah massmedia. Sebagian besar merasa telah terjadi distorsi dalam pelaksanaan JPS. Sebagian lainnya malahan menganggap program ini sebagai bagian dari retorika politik, yang dikemas dalam bentuk komitmen moral yang kental, namun tetap suasana dan substansinya berada dalam koridor kepentingan politik tertentu.  Lebih daripada itu, berpotensi untuk tetap menyuburkan budaya korup yang sekian lama menjadi label kelompok birokrasi, dan elit tertentu. Konsorsium Masyarakat Miskin Kota, yang di pimpin Wardah Hapidz, menilai, JPS bukan cuma program yang gegabah, tersendat-sendat, sarat KKN, tidak transparan, dan penuh kebocoran dana, tapi juga, masyarakat mengganggap program ini pilih kasih (Forum 8/3/1999).

Menurut Econit Advisory group, melalui Rizal Ramli, menanggapi RAPBN 1999/2000 yang diajukan oleh pemerintah khususnya pada bagian program JPS dengan sikap skeptis. Menurutnya sangat ironis ketika masyarakat membutuhkan program JPS, ternyata realisasi di lapangan sangat rendah karena birokrasi yang sangat lamban dan tidak inovatip.

Lemahnya birokrasi, beserta pranatanya, diduga menjadi penyebab ketidaklancaran pelaksanaan program JPS sehingga untuk pelaksanaan selanjutnya sebaiknya ditangguhkan.  Hal serupa dinyatakan oleh International NGO Forum on Indonesia Development (INFID), yang menyatakan program JPS harus ditunda karena banyak target JPS yang tidak mencapai sasaran karena data awal tidak akurat, kapasitas pelaksana tidak memadai, dan sistem pencairan tidak tepat (PR 17/2/1999).

Penilaian minor dan sikap pesimistis terhadap keberlangsungan program ini cukup wajar, karena fakta menunjukkan, realisasi program ini berjalan tersendat-sendat. Menurut  Dr. Budiono, dari 2,713 triliun dana yang dianggarkan untuk JPS pada tahun 1998/1999 baru tersalurkan 70%. dari jumlah itu hanya sekitar 40% yang dapat diserap oleh masyarakat (PR,18/2/1999), padahal waktu yang tersisa untuk program itu hanya tinggal satu bulan lagi. Demikian pula kinerja aparat diakui oleh  Prof.Dr. Mubyarto, menurutnya sebagian besar aparat birokrasi masih menganggap program JPS  sebagai “proyek” bukan program (Kompas, 12/2/1999), dan mereka menganggap dirinya sebagai pemilik proyek yang memiliki hak untuk mengatur siapa-siapa saja yang patut diuntungkan dalam realisasinya.      

Massmedia mencatat berbagai ekses dari ketidaksiapan program JPS dalam memerankan fungsinya. Antara lain, kontroversi syarat KTP untuk kelengkapan memperoleh bantuan. Sementara sebagain besar kelompok sasaran, terutama di perkotaan, bukanlah penduduk ber-KTP. Sehingga penduduk non-KTP modar-mandir diantara berbagai kelurahan untuk mencari bantuan (PR, 15/2/999). Kemudian, media yang sama mencatat, hasil survei di empat kabupaten- Gunung Kidul, Semarang, Bojonegara, dan Karawang- telah ditemukan data sebesar 23,2% beras operasi khusus diterima bukan oleh keluarga Pra sejahtera. Demikian pula program JPS bidang pendidikan dihadapkan pada masalah keterlambatan pemberian beasiswa kepada murid SD hingga SMU. Sistem informasi dan sosialisasi program yang buruk pun telah menelan korban. Puluhan bidan desa yang membuka praktek di kabupaten Purbalinga mengeluh, sejak ada program JPS bidang kesehatan, pendapatannya menurun akibat masyarakat yang memiliki kartu sehat tidak mau membayar. Masyarakat tidak dapat membedakan dimana tempat yang tepat untuk memperoleh bantuan itu.

Akhirnya berita duka sehubungan dengan program ini mencapai puncaknya, pada saat diakui, telah terjadi “salah sasaran” untuk menempatkan dana sebesar  Rp8 Triliun. Sehingga makin kuat alasan untuk menunda pelaksanaan program ini selanjutnya, padahal kelompok sasaran jelas-jelas masih membutuhkan dukungan untuk keberlangsungan hidup diri dan keluarganya.

3. Analisis Masalah Tiga Tingkatan

Berdasarkan pengamatan dan pengalaman pribadi, yang terlibat dalam beberapa program JPS, serta pengamatan dari berbagai sumber, masalah yang dihadapi pada saat merealisasikan program JPS, dapat diklasifikasi pada tiga (3) tingkatan, yakni, masalah pada tingkatan: konsepsi, kinerja  elit desa dan aparat birokrasi, serta masyarakat kelompok sasaran.

 

a. Masalah  tingkat konsepsi:

          Program tidak dikembangkan dari konsep utuh social security system;

          Sukar melepaskan diri dari citra bermuatan politik.

          Sukar di pisahkan dengan stigma program serupa di masa lalu;

          Paradigma yang dikembangkan relatif baru dalam kultur birokrasi;

          Memperoleh mitra kerja yang memiliki komitmen yang tulus terhadap perbaikan kesejahteraan masyarakat;

          Koordinasi program yang lemah menyebabkan tumpang tindih dalam realisasi program, misal PDMKMK (Depnaker) dengan PDMDKE, dan P2K (Bappenas) karena sasaran sama; 

          Kegamangan dalam menetapkan substansi program, apakah mau mengarah pada rescue dan bernuansa charity; atau recovery yang bernuansa empowering. 

 

b. Masalah  tingkat elit desa/dan aparat birokrasi

     Data sasaran tidak akurat, baik disebabkan alasan teknis maupun non-teknis;

     Waktu pelaksanaan program yang relatif pendek dan tidak sinambung;

     Sistem adminstrasi dan pelaporan yang tidak efisien dan rumit;

     Sikap apriori masyarakat terhadap kebijaksanaan dan kredibilitas aparat pemerintah;

     Pengalaman masa lalu dalam mengelola program serupa, khususnya citra mengenai “proyek”;

     Dana yang dikelola cukup “mengagetkan”;

     Belum siap menerima program dengan semangat pemberdayaan yang “bottom up”;

     LKMD belum sepenuhnya representasi nyata kekuatan arus bawah;

     Isyu money politics mewarnai kinerja;

     Belum terjalin cohesiveness dengan kekuatan lain dalam masyarakat, khususnya pers;

     Tidak seluruh program didukung oleh biaya operasional pelaksanaan yang memadai;

     Ketidakjelasan pengukuran keberhasilan substansi program, yakni pemberdayaan, menyebabkan program pembangunan fisik lebih digemari. Namun keputusan itu malah justru lebih berpeluang untuk terjadi inefisiensi;

     Kebuntuan dalam memelihara kegiatan pada saat waktu program berakhir. 

 

c.  Masalah  tingkat masyakakat (Grass root)

        Kehati-hatian, mental korup, dan budaya birokratis para elit desa, menyebabkan masyarakat kelompok sasaran skeptis terhadap progam;

        Manuver elit politik telah mengaburkan substansi program;

        Tingkat kreativitas masyarakat berada pada tingkat yang menyedihkan;

        Tidak semua anggota kelompok sasaran berbakat untuk usaha mandiri;

        Informasi program belum mampu menyentuh seluruh lapisan kelompok sasaran;

        Tidak memiliki daya yang cukup untuk terlibat dalam pengendalian program.

4. Rekomendasi

a. Pemeliharaan Program

Program JPS tahap pertama telah usai bulan juni yang lalu, namun beberapa program diantaranya masih menyisakan pekerjaan rumah, terutama program-program yang mengarah pada pemberdayaan (community development program), misal, PDM-DKE. Untuk jenis program ini, sebenarnya terlalu pagi untuk divonis berhasil atau tidak berhasil, karena substansinya bukan terletak pada seberapa jauh dana dapat diserap kelompok sasaran, atau seberapa banyak kelompok sasaran yang saat ini telah menerima guliran dana tersebut. Namun terletak seberapa signifikan, dana tersebut dapat merubah pola perilaku produktif kelompok sasaran. Karena indikasi keberhasilannya terletak pada perubahan perilaku, maka dengan demikian sangat sulit bila pagi-pagi harus diputuskan program ini tidak berhasil. Karena konsekwensi teknis dari “vonis kepagian” tersebut adalah pada terganggunya keberlangsungan pengguliran dana yang saat ini tengah berlangsung di masyarakat akar rumput (grass-root level).  

Maka yang dibutuhkan sebagai keputusan  bijak dalam membantu keberlangsungan program, adalah berpikir, format seperti apa yang pas untuk ikut memperlancar proses pengguliran yang ada di masyarakat saat ini. Sehingga lambat laun dana tersebut mampu memberikan nilai tambah yang berarti bagi keberdayaan masyarakat kelompok sasaran.

Dalam konteks itu, setidak-tidaknya terdapat dua pemikiran strategis yang perlu dirumuskan, yakni, menyangkut  bentuk institusi formal, dan kedua menyangkut mekanisme yang adaftif dengan potensi kelompok sasaran. Mengenai yang pertama, dari hasil kajian yang telah dilakukan, koperasi merupakan bentuk ideal institusi formal yang perlu dipertimbangkan. Sedangkan untuk masalah kedua, perlu perubahan yang berarti dalam teknis pengadministrasian, karena berbadasarkan pengamatan, pola yang diusulkan pihak Bappenas dalam Juklak program tersebut terlalu berat dan rumit bagi ukuran kelompok sasaran maupun pengurus LKMD.   

Dari program yang berorentasi pada community development program, sepanjang pengamatan,  PDM-DKE lebih mungkin dipelihara ketimbang program lain, misal, P3T yaitu program yang ditujukan untuk menumbuhkan  wirausaha baru. Program tersebut ternyata belum dapat mewujudkan misinya karena sebagian besar peserta berhenti pada tingkatan pelatihan.     

 

 Kasus PDMDKE

Ada beberapa prinsip yang harus dicatat dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam PDM-DKE ini.

Pertama,  tujuan umum adalah, memberdayakan ekonomi masyarakat melalui penciptaan serta perbaikan sarana dan prasarana ekonomi setempat dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan hidup.

Kedua, bantuan modal usaha serta sarana dan prasarana pendukung yang direncanakan, dilola, diawasi,  dan dikembangkan oleh masyarakat untuk kepentingan saat ini dan selanjutnya. Modal usaha dapat dimanfaatkan untuk kegiatan usaha produktif. Yang termasuk usaha produktif itu adalah, usaha baru maupun lama yang ditingkatkan kemampuannya, yang secara potensial dapat dikembangkan oleh masyarakat setempat.

 Ketiga, Pengerjaan  sarana dan prasarana ekonomi sejauh mungkin dilaksanakan oleh masyarakat setempat, untuk selanjutnya dapat dimanfaatkan, lansung maupun tidak langsung,  sebagai  pendukung kegiatan usaha/ekonomi masyarakat.

Keempat, prioritas sasaran utama kegiatan atau pemanfaat akhir kegiatan adalah, anggota masyarakat yang tengah menganggur, keluarga prasejahtera, dan keluarga sejahtera I. Dengan demikian setiap kegiatan yang dilakukan dengan memanfaatkan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), sejauh mungkin harus memiliki dampak langsung untuk kelompok tersebut. Dalam kaitan itu mereka dapat, (a) menjadi pekerja dari kegiatan usaha dan proyek yang dilola bersama, (b) meningkatkan skala usaha yang sudah dikerjakan saat ini, (c) menjadi wirausahawan baru.

Kelima, proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan bersifat terbuka (transparan), mengutamakan musyawarah, dan melibatkan partisipasi masyarakat. Fasilitator Kecamatan (FK), yang dibantu oleh fasilitator kelurahan (Fk/d), memiliki kewajiban untuk mengoptimalkan praktek prinsip demokratisasi itu dalam rangkaian proses kegiatan. Kegiatan usaha  yang dijalankan adalah benar-benar sesuai dengan harapan, dan kebutuhan, serta memiliki kegunaan bagi kelompok masyarakat yang diprioritaskan.   

Lembaga-lembaga ekonomi yang dapat digunakan dalam melaksanakan dan mengembangkan kegiatan usaha/ekonomi adalah, usaha mandiri, usaha kelompok, dan koperasi. Setiap lembaga masing-masing memiliki keunggulan dan kelemahan, sehingga dalam menerapkannya harus didasari pertimbangan kondisi internal sasaran program. Sekedar contoh, tidak semua kelompok bisa di koperasikan, demikian pula tidak semua individu memiliki kemampuan untuk mengembangkan usaha mandiri.

Pada waktu belakangan ini banyak kelompok masyarakat di berbagai tempat berlomba mendirikan koperasi. Mungkin dirasakan bahwa koperasi secara relatif dapat mengatasi krisis ekonomi yang dihadap, atau mungkin juga sebaga respon dari kebijaksanaan pemerintah yang mulai menunjukkan keberpihakannya pada koperasi. Apapun alasannya, fakta yang terjadi di lapangan saat ini FK maupun Fd/k dihadapkan pada permintaan masyarakat untuk mendirikan koperasi ataupun menghidupkan koperasi yang lama “mati”.

Secara teknis koperasi dapat tumbuh bilamana (a) calon anggota memiliki kesamaan kebutuhan, (b) tersedianya modal usaha, (c) calon anggota memiliki usaha sendiri sehingga dapat dijalin jaringan usaha koperasi dan usaha anggota. Dengan berpedoman pada hal-hal di atas, maka dapat dipastikan tidak semua kelompok masyarakat dapat bergabung dan menjalankan koperasi.

Koperasi adalah badan usaha yang berasal gerakan ekonomi anggota. Anggota atau usaha anggota merupakan awal dan akhir proses ‘berkoperasi”. Keadaan itu dapat dilihat dari aspek-aspek kelembagaan yang harus tumbuh dalam sistem koperasi, dimana aspek tersebut terdiri atas: (a) anggota-anggota  perseorangan, (b) kelompok koperasi,  yang  secara  sadar bertekad  melakukan usaha bersama dan saling membantu demi perbaikan kondisi ekonomi dan sosial mereka, melalui, (c) perusahaan koperasi, yang didirikan secara permanen dimiliki  dan  dibina secara bersama sehingga tercipta suatu,  (d) hubungan  pemilikan antara  kelompok koperasi dan perusahaan koperasi yang mengarahkan adanya promosi anggota atau hubungan usaha yang saling menunjang antara kegiatan  ekonomi  anggota  individu dengan perusahaan koperasi.

Dengan memperhatikan kelima aspek tersebut serta menjamin keberadaannya, maka koperasi merupakan lembaga ekonomi yang tumbuh dan berkembang berdasarkan keberdayaan masyarakat. Karena dengan pola keterkaitan usaha koperasi dengan usaha anggota, anggota koperasi lambat laun dapat mengembangkan usahanya. Sehingga  secara otomatis proses pemberdayaan sudah mulai dilakukan sejak koperasi itu didirikan.

Untuk menjaga kesinambungan dan terimplementasikannya hal tersebut, maka maka usaha koperasi perlu diperhatikan tiga hal pokok, yakni:

(1) Usaha yang dijalankan koperasi selaras dengan kebutuhan anggota dan sejauh mungkin mengandung unsur pemberdayaan (empowering) bagi usaha anggota.

(2) Keuntungan usaha dialokasikan untuk anggota selaras dengan jasa yang diberikan anggota pada usaha koperasi.

(3)  Mengutamakan pelayanan usaha kepada anggota.

Pada prinsipnya koperasi dapat melaksanakan usaha apapun untuk kepentingan pelayanan kepada anggota, namun yang paling tepat apabila usaha tersebut  benar-benar datang dari  kebutuhan nyata anggota. Apabila dikaitkan dengan program pengguliran dana, maka dapat dilaksanakan dengan menggunakan pola koperasi simpan pinjam. Sehingga koperasi bisa berjalan single purpose, sementara usaha anggota bisa beragam sesuai dengan peluang dan kemampuan. Pola seperti ini memungkinkan anggota terlepas dari ketergantungan permanen pada usaha koperasi.

Kelancaran dan kesinambungan pengguliran dana merupakan indikator penting untuk melihat tercapai tidaknya tujuan pokok pemberdayaan masyarakat. Koperasi memiliki beberapa keunggulan strategis bila dimanfaatkan sebagai  “institusi”  maupun sebagai “mekanisme” untuk melanggengkan dana bergulir. Akan tetapi secara realitas kitapun memahami, bahwa terdapat beberapa faktor yang berpotensi menjadi penghambat dalam tahapan implentasi. Mengenai hal itu dapat dilihat pada matrik berikut.

 

Faktor yang  mendukung

Faktor yang menghambat

1.      Dasar

¨       Kesamaan substansi tujuan.

¨       Konstitusional dan relevan dengan komitmen ekonomi baru.

 

¨       Citra koperasi

¨       Pemahaman esensi koperasi yang tidak tepat di kalangan elit  masyarakat.

2.      Organisasi

Tersedianya struktur dan perangkat yang memiliki kesamaan fungsi.

Pengetahuan masyarakat terhadap organisasi bentuk koperasi masih rendah.

3.      Modal

¨       Telah tersedianya dana yang saat ini telah bergulir di masyarakat.

¨       Fasilitas fisik

Pemaknaan yang keliru mengenai “dana hibah”.

4.      Manajemen

Telah tersedianya sistem kerja model PDM-DKE

Masih terdapat indikasi keterlibatan yang disfungsional dalam implentasi PDM-DKE.

5.      Usaha

Fokus pada simpan pinjam dan usaha ekonomi yang sudah ada.

Pengembangan usaha

6.      Perijinan

Sederhana

Prosedur yang belum memasyarakat

Tidak mudah memang menghapus kesan, koperasi sebagai kelompok usaha yang bernuansa “belas kasihan” dari pihak pemerintah. Akan tetapi, kita boleh optimis dengan pola emberdayaan model PDM-DKE dengan pelibatan unsur perguruan tinggi sebagai pendamping program. Karena keadaan itu sekaligus dapat mengatasi disinfromasi koperasi di tengah masyarakat.

b. Perbaikan Sistem

Dalam RAPBN 1999/2000, program JPS masih tetap merupakan perioritas utama anggaran pembangunan, dan masyarakat pun masih tetap terbelengu krisis, oleh sebab langkah bijak selanjutnya, adalah bagaimana memformat ulang program ini sehingga kesalahan-kesalahan yang terjadi tidak terulang kembali. Sehubungan dengan itu, hal-hal yang perlu diperhatikan di masa datang, apabila program ini akan diteruskan, adalah.

Pertama, sebaiknya substansi program pada pemberdayaan (empowering), konsekwensi dari penetapan substansi tersebut, program harus merupakan sistem yang berkelanjutan, dan dana yang disalurkan bersipat pendampingan. Kemudian program diarahkan untuk menumbuhkan sikap hidup kolektif yang tulus dan nyata. Sementara pelibatan organisasi akar rumput (LKMD, atau apapun namanya) tetap diutamakan, oleh sebab itu organisasi tersebut perlu terus didorong menjadi representasi masyarakat akar rumput (grass-root level) yang sebenarnya.  

Kedua, perbaikan kinerja fasilitator harus diposisikan sebagai bagian dari program pemberdayaan. Peserta program yang berdaya akan lahir dari fasilitator yang berdaya pula. dalam konteks itu, maka fasilitator perlu diberi keleluasan untuk menyesuaikan juklak program sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi di lapangan. Fasilitator seperti itu bisa dimungkinkan bila dalam proses rekruetmen bersifat yang terbuka, transparan, dan  kompetitip. Dan sejauh mungkin melibatkan unsur perguruan tinggi dan LSM yang berdasarkan penilaian objektif memiliki keterkaitan moral yang kuat dengan masyarakat akar rumput (grass-root level).  

Ketiga, sistem administrasi perlu disederhanakan sehingga secara nyata dapat dikerjakan dan dapat dipantau oleh masyarakat masyarakat akar rumput (grass-root level). Bentuk uniform yang sangat lekat dalam paradigma lama sebaiknya dihindari selain tidak realistis dengan heterogenitas masyarakat akar rumput (grass-root level), juga cenderung mematikan inisiatif dari bawah. Juklak sebagai panduan sebaiknya hanya sampai pada tingkatan fasilitator. Fasilitator dan masyarakat akar rumput (grass-root level) kemudian dapat mengembangkan berdasarkan kebutuhan lokal.

 Keempat, perlunya jangka waktu yang cukup untuk sosialisasi. Sosialisasi perlu dilakukan dengan berbagai cara dan media yang juga beragam. Elit desa perlu memposisikan sebagai mediator yang kreatif, oleh sebab itu rekruetmen kelompok ini perlu lebih demokratis dan objektif, karena hanya dengan cara itulah program ini bisa sampai ke seluruh lapisan dengan adil dan tidak pilih kasih.

Kelima, saluran distribusi uang yang sudah cukup pendek perlu terus dilakukan namun juga harus diikuti oleh penyederhanaan birokrasi pembinaan dan pengawasan oleh aparat birokrasi. Sebagai program pemberdayaan, sebaiknya otonomi pengawasan diserahkan kepada masyarakat melalui kerjasama yang baik dengan massmedia. Massmedia perlu diposisikan sebagai alat kontrol yang tidak perlu ditakuti. Lewat media ini, masyarakat diberi keleluasaan untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di daerahnya.

Keenam, perlu terus dikembangkan budaya melayani dari aparat birokrasi. Tugas pokok birokrasi adalah mempermudah secara proporsional yang semula sulit, bukan sebaliknya. Proyek atau pun program, apalagi lekat dengan kepentingan rakyat kecil, tidak selayaknya dijadikan sumber perbaikan kehidupan sendiri tanpa memperhitungkan akibat lebih jauh pada usaha pembangunan di masa mendatang.

 

5.  Penutup

Walau bagaimanapun program JPS ini perlu dilanjutkan, karena misi dan esensi dalam membantu kelompok masyarakat yang rentan dalam menghadapi krisis yang dihadapi. Namun yang perlu diperhatikan, adalah bagaimana menata program ini sebaik mungkin sehingga program ini bukan sekedar bersifat jangka pendek, rescue, tetapi juga memiliki nilai akselerasi untuk proses pemulihan ekonomi rakyat. 

Berbagai masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini di saat kemarin, dan juga program-program sejenisnya di masa lalu, harus menjadi pelajaran berharga. Serta secara proaktif mengantisipasi berbagai kemungkinan distorsi lain di masa depan. Pelajaran ini akan membawa kita pada suatu format baku dalam social security system  yang sangat dibutuhkan untuk menopang keberlangsungan hidup bernegara. Karena walau bagaimanapuin fragmentasi sosial cenderung menciptakan berbagai konflik dalam masyarakat, yang pada gilirannya akan membahayakan eksistensi negara. Sudah saatnya kita memiliki pemerintahan yang memiliki keperdulian yang tulus kepada rakyat kecil, Semoga.

 

 



2  Ketua Lembaga Penelitian Unpas, Komisi Litbangda Prop.Jabar, Bidang Usaha Kecil/ Menengah, dan Koperasi ISEI Kord. Jabar.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: