Oleh: rullyindrawan | Desember 2, 2008

EVALUASI DAN KONTRIBUSI TERHADAP PROGRAM KREDIT USAHA TANI

 

Oleh: Dr. Rully Indrawan, Msi.[1]

 

 

A.  Pendahuluan

Data statistik BPS menunjukkan, salah satu sektor ekonomi yang tidak terpengaruh oleh krisis ekonomi adalah sektor pertanian, karena dalam kondisi krisis seperti dewasa ini, sektor ini masih memberikan pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan nilai ekspor komoditi hasil sektor pertanian mengalami pertumbuhan positif sebesar 0,22% di tahun 1998.

Sementara pertumbuhan sektor lain negatif, misalnya pertumbuhan sektor pertambangan dan migas negatif 4,16%, dan pertumbuhan sektor industri negatif 12,74%. Pertumbuhan total pun mengalami penurunan  menjadi menjadi 13,68% dalam sepuluh tahun terakhir ini, yang berarti telah terjadinya penurunan produksi total sebesar angka tersebut.

Ini memberikan indikasi bahwa sektor pertanian memiliki kekenyalan dalam menghadapi masalah negasi pertumbuhan ekonomi. Di samping memiliki kekenyalan sektor pertanian pun memberikan manfaat lain -yang lebih primer- di masa krisis ekonomi dewasa ini, yakni berpotensi untuk melepaskan diri dari beban impor untuk bahan pangan rakyat.  Seperti telah diketahui bersama, pada masa lalu bahan pangan masih menjadi beban bagi devisa kita. Hal ini sangat ironis dengan identitas sebagai bangsa agraris.

Eksistensi sektor pertanian semakin kuat karena secara nasional krisis ekonomi telah menyebabkan terjadinya pergeseran struktur PDB. Sektor pertanian mengalami kenaikan perannya dari 16,01% menjadi 18,82%. Keadaan ini menjungkirbalikan struktur ekonomi karena dalam beberapa dasa warsa terakhir pertanian mengalami degradasi yang cukup signifikan dalam struktur ekonomi nasional. Maka dari uraian di atas, dapat disimpulkan perlunya reorientasi dalam prioritas pembangunan baik dalam tataran nasional maupun regional.

Pengembangan sektor pertanian termasuk pengembangan industri yang berbasis pertanian merupakan andalan potensial untuk membangkitkan dinamika ekonomi masyarakat di tengah keterpurukan ekonomi ekonomi yang tak terhingga dewasa ini. Pengembangan sektor pertanian beserta program lanjutannya, dalam hal ini agroindustri, memiliki nilai strategis untuk keluar dari krisis ekonomi. Sekurang-kurangnya terdapat dua alasan penting, yakni: (a) membantu mengendalikan harga pangan dalam negeri serta berpotensi meningkatkan produksi substitusi impor melalui pengembangan secara intensif sekaligus dapat menghemat devisa, (b) sektor pertanian dan agro industri memiliki keuntungan komperatif yang dapat merangsang kelompok investor yang memiliki orentasi ekspor.

Untuk melaksanakan program pengembangan secara efektif sehubungan dengan kedua hal tersebut,  dianggap perlu untuk menetapkan komoditas pertanian yang menjadi unggulan. Komoditas unggulan ditetapkan setelah mengkaji berbagai kelayakan baik yang bersifat teknis maupun ekonomi. Diharapkan dalam jangka waktu yang relatif pendek komoditas ini dapat memberikan hasil yang signifikan untuk memperbaiki konidisi kehidupan petani khususnya dan umumnya masyarakat yang terkait dengan jaringan bisnis komoditi ini.

Musim tanam (MT) 1998/1999 pemerintah membuka kembali keran pengucuran Kredit Usaha Tani (KUT) sebagai fasilitas kredit untuk membantu permodalan petani. Program KUT diprioritaskan membantu para petani pada komoditas unggulan (padi, jagung dan palawija) dan dicanangkan program Gema Palagung 2001. Sejak Mei 1998 pemerintah telah menempuh beberapa penyempurnaan kebijaksanaan.

Kebijakan pertama, adalah perubahan dan penyederhanaan pelaksanaan penyaluran KUT, dari semula melalui lima pola terhitung sejak 2 Desember 1998 lebih disederhanakan lagi menjadi hanya dua pola. Pola pertama, KUT disalurkan kepada koperasi sebagai pelaksana pemberian KUT (executing agent) untuk diberikan kepada petani melalui kelompok tani. Pola kedua, KUT disalurkan disalurkan bank kepada LSM sebagai pelaksana pemberian KUT (executing agent) untuk diberikan kepada petani melalui kelompok tani.

Kebijakan kedua, sejak Juli 1998 ditempuh kebijakan memperlonggar persyaratan tunggakan bagi koperasi penyalur KUT dari yang ditetapkan sebelumnya sebesar 20% (untuk KUT pola umum) dan 8% (untuk KUT pola khusus) menjadi 50%. Selain itu, tunggakan KUT MT 1985 – MT 1995 dihapuskan dan dilakukan penjadwalan kembali (reschedulling) terhadap sisa pinjaman KUT selama empat musim (dua tahun) yakni MT 1995/1996 s/d TP 1996/1997.

Kebijakan ketiga, suku bunga KUT juga diturunkan, dari semula 14 % per tahun menjadi 10,5% per tahun, yang didistribusikan kepada bank penyalur (2%),  Koperasi/KUD/LSM (5%), PPL (1%), Perum PKK (1,5%) dan dana titipan pemerintah di Perum PKK (1%). Petani.

Hasil dari pada itu, pengajuan proposal dalam bentuk Rencana Kebutuhan Definitif Kelompok Tani (RDKK) untuk memperoleh KUT meningkat pesat. Kemudian, plafon KUT posisi 28 Februari 1998 Tahun Penyediaan (TP) 1997/1998 cuma sebesar Rp. 400 Milyar. Namun pada posisi 24 Februari 1999 plafonnya mencapai Rp.6.35 triliun, atau mengalami peningkatan sebesar 1.532,5%.

Ditengah pelakanan program KUT,  pemerintahpun menaikan harga dasar gabah dari Rp.1.000 menjadi Rp.1500/kg. Akan tetapi, pemerintah pun pada saat yang sama, mengumumkan penghapusan subsidi pupuk dan tata niaganya pada awal desember lalu. Dengan penghapusan subsidi tersebut, maka harga pupuk urea yang semula Rp.450/kg naik menjadi Rp.1.115/kg dalam plafon Kredit Usaha Tani (KUT). Harga pupuk ZA menjadi Rp.1.000/kg (naik 53 persen), SP-36 menjadi Rp.1.600/kg (naik 146 persen), dan Kcl menjadi Rp.1.650/kg (naik 94 persen).

Kenaikan harga pupuk sangat meukul kehidupan petani, karena pemakaian pupuk sudah terjadi sejak awal musin tanam. Sedangkan kenaikan harga dasar gabah baru akan dinikmati tiga bulan mendatang, ketika tanaman padi dipanen. Kenaikan harga pupuk yang rata-rata di atas 150 persen, sebagian besar masyarakat dengan jumlah sekitar 80 persen tidak otomatis memperlihatkan posisi tawar menawar mereka yang kuat. Untuk menekan biaya pengeluaran sekecil mungkin, akibat penghapusan subsidi pupuk, petani terpaksa mengurangi penggunaan pupuk dan obat-obatan. Dan implikasinya sangat luas, terutama terhadap produksi beras nasional.

Sehubungan dengan itu, maka pagu Kredit Usaha Tani (KUT) pun dinaikan menjadi Rp.2 juta dari semula Rp.1.496.350 dengan bunga 10,5 persen atau turun 3,5 persen dari sebelumnya 14 persen/tahun.

B. Implementasi Jawa Barat

Lahan Pertanian di Jawa Barat pada tahun 1992 adalah terdiri dari lahan sawah seluas 1.366.350 ha, dan lahan kering seluas 1.459.581 ha, dengan intensitas penggunaan lahan dapat dilakukan tiga kali dalam satu tahun dengan variasi pola tanam padi-padi-palawija untuk pertanian tanaman pangan bagi daerah-daerah yang berpengairan teknis.

Data mengenai pertumbuhan sektor pertanian di Jawa Barat adalah sebagai berikut :

a.      Pertumbuhan luas panen sebesar 1,7% rata-rata/tahun.

b.      Pertumbuhan luas panen palawija 5,25% rata-rata/tahun.

c.      Pertumbuhan produksi padi sawah rata-rata 3,12%/th dengan produktivitas naik rata-rata 1,7 % per tahun.

d.      Pertumbuhan produksi padi ladang 8% per tahun, dengan produktivtasnya 2,7%/th., sehingga total produksi padi mengalami kenaikan rata-rata per tahun 3.31 % dan produktivitasnya rata-rata per tahun 1,58 %.

e.      Pertumbuhan produktivitas palawija adalah 22,3%/th

f.        Pertumbuhan produksi buah-buahan 17,15% rata-rata/th.

g.      Pertumbuhan produksi sayuran 1,2%/th.

h.      Pertumbuhan sumbangan Jawa barat untuk stok pangan nasional 1,01%.

i.        Luas areal perkebunan di Jawa Barat 71,8%, Perkebunan Besar Swasta 11,4% dan Perkebunan Negara (PTP) seluas 16,90%.

j.         Jumlah rumah tangga pertanian kurang  lebih 4.866.606 orang.

k.      Pertumbuhan produksi daging naik rata-rata 5%/tahun.

l.         Pertumbuhan produksi telur kenaikan rata-rata 13,09%/tahun.

m.    Pertumbuhan produksi susu naik rata-rata 9,27%/tahun.

n.      Pertumbuhan jumlah rumah tangga peternakan 0,4%/tahun.

o.      Pertumbuhan produksi ikan di jawa barat naik rata-rata 4% per tahun.

p.      Pertumbuhan produksi ikan hasil penangkapan di laut naik rata-rata 7,97%/tahun, produksi kolam dari 62.033 ton menjadi 70.754 ton naik rata-rata 3,34%/tahun, kolam ikan deras naik rata-rata 0,41%/tahun, produksi sawah naik rata-rata 4,07%/tahun, karamba naik rata-rata 0,62/tahun, jaring terapung naik rata-rata 51,85%/tahun dari perairan umum kenaikan rata-rata per tahun 7,83%.

q.      Jumlah rumah tangga perikanan naik 8%, jumlah nelayan naik 2%.

r.        Kebutuhan konsumsi gizi masyarakat yang dapat dicapai 312,34 kg nabati, 4,99 kg daging, 4,78 kg susu; 4,77 kg telur dan 4,5 kg ikan per kapita per tahun.

Beberapa permasalahan yang timbul dapat di peroleh gambaran bahwa masih banyak tantangan yang dihadapi oleh sub sektor pertanian yaitu,

a. Terjadinya transformasi struktur ekonomi dari ekonomi pertanian menjadi ekonomi pertanian menjadi ekonomi industri, sehingga banyak lahan-lahan pertanian yang beralih fungsi ke non pertanian terutama untuk industri dan pemukiman.

b. Tingkat pengangguran yang cenderung meningkat, dan sektor pertanian diharapkan dapat menyediakan lapangan kerja dan lapangan berusaha.

c. Sumber daya alam dan lingkungan hidup kualitasnya cenderung menurun, akibat adanya pemanfaatan yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan.

d.  Kesenjangan pertumbuhan antar Dati II relatif tinggi, terutama antara daerah uara yang relatif pesat dibandigkan dengan perkembangan bagian Jawa Barat Selatan, yang relatif belum maju.

e. Semangat globalisasi dunia menyebabkan terjadinya kemudahan/perubahan sistem investasi, tataniaga/perdagangan antar negara sehingga menuntut profesionalisme  dalam penanganan dan pemasaran produk-produk pertanian.

Sedangkan yang menjadi kendala, antara lain:

a. Terbatasnya modal dan skala usaha, nilai tukar hasil pertanian yang relatif rendah dan belum meratanya motivasi berusaha.

b. Pemilikan lahan yang semakin sempit karena berkurangnya lahan pertanian subur,  dan juga, adanya mutasi lahan pertanian ke non pertanian.

c. Pemanfaatan lahan kering belum optimal disebabkan antara lain masih terdapatnya lahan perkebunan terlantar. Hal itu antara lain disebabkan oleh intensitas tanam yang optimal, pola usaha, penyuluhan dan subsidi terhadap lahan kering yang masih rendah.

d.  Belum memadainya sarana dan prasarana pertanian.

e. Belum mantapnya hubungan kelompok tani dengan lembaga perekonomian di pedesaan terutama KUD.

f.  Pada   umumnya   produktifitas   baik   lahan  maupun  komditi  relatif  masih   rendah, kecuali pada sawah di daerah Utara sudah mendekati kejenuhan pengusahaan lahan secara monokultur.

g. Belum  terselesaikannya    proses   konversi   lahan   perkebunan   di   lokasi       PIRBUN, PIR LOKAL dan PRPTE.

h. Masih rendahnya mutu tenaga kerja di sektor pertanian serta penerapan dan penguasaan teknologi belum merata. Hal itu  disebabkan antara lain masih terbatasnya jumlah dan kemampuan tenaga penyuluh.

i. Belum memadainya produksi ternak  dan perikanan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi disebabkan oleh populasi dan produksi yang relatif rendah, pemanfaatan lahan yang belum optimal dan penerapan teknologi yang belum merata.

j. Masih tingginya kerusakan yang disebabkan oleh serangan hama dan penyakit tanaman, hewan dan ikan  karena penanganannya belum intensif.

    Dalam pengembangan sub sektor pertanian,beberapa peluang yang perlu dimanfaatkan antara lain :

a. Jumlah penduduk yang relatif besar yang merupakan potensi SDM dan potensi pasar yang cukup baik, sehingga kebutuhan konsumsi cenderung meningkat.

b. Laju peningkatan pendapatan yang tinggi yang diharapkan dapat menyerap hasil produksi lebih baik (baik kualitas maupun kuantitasnya).

c.  Produktivitas lahan dan hasil produksi masih dapat ditingkatkan melalui penerapan teknologi dan peningkatan pemanfaatan lahan.

d.  Adanya era globalisasi yang berpeluang untuk meningkatkan ekspor.

e. Letak strategis Jawa barat yang berbatasan dengan ibu kota negara, berpeluang untuk menyerap hasil produksi.

Sektor pertanian diharapkan dapat menyerap kesempatan kerja, sehingga kesempatan kerja di sektor pertanian pada akhir PJP  II adalah sekitar 5,3 juta orang.Sasaran pembangunan pertanian dalam Repelita VI adalah meningkatnya diversifikasi usaha dan hasil pertanian serta meningkatnya intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian yang didukung oleh industri pertanian, meningkatnya pendapatan dan taraf hidup petani dan nelayan. Meningkatnya kesempatan kerja dan produktifitas tenaga kerja, terwjudnya penyediaan pangan, meningkatnya peran pertanian dalam pembangunan wilayah, terpeliharanya kemantapan swasembada pangan, meningkatnya kemampuan petani dalam penerapan IPTEK, meningkatnya produktifitas usaha, daya saing dan pangsa hasil pertanian dan meningkatnya kemampuan kelembagaan pertanian dalam mengembangkan agrobisnis dan agroindustri. Dalam Pelita VI sasaran pertumbuhan sektor pertanian adalah 3% per tahun, LPE tanaman pangan sebesar 1,49% per tahun, tanaman perkebunan rakyat 2,97% per tahun, tanaman perkebunan besar 4,82% per tahun, peternakan 7,38% per tahun, dan perikanan 8,07% per tahun.

Sedangkan sasaran kesempatan kerja di sektor pertanian masing-masing adalah sebagai berikut, pertanian tanaman pangan rata-rata kenaikannya 0,6% per tahun, perkebunan 2,60%, peternakan 4,62%, dan perikanan diharapkan menyerap tenaga kerja sebanyak 13.500 Rumah Tangga Perikanan.

Untuk meningkatkan produksi hasil pertanian adalah meningkatkan efisiensi sistem, produksi dan mengembangkan iklim usaha yang sehat untuk meningkatkan investasi dibidang pertanian. Kebijaksanaan untuk meningkatkan efisiensi sistem distribusi adalah penentuan harga berdasarkan mekanisme pasar, meningkatkan nilai tukar yang diperoleh petani dengan efisiensi sistem transportasi, sarana dan prasarana dan sistem perdagangan.

Untuk mendukung pengembangan agroindustri, kebijaksanaan yang ditempuh adalah mengembangkan usaha pertanian rakyat terpadu melalui sistem agribisnis, dan melaksanakan sistem perwilayahan komoditi, penyediaan sarana produksi, pengembangan lembaga keuangan di pedesaan terutama KUD, pengembangan lembaga pemasaran dan meningkatkan keterkaitan dalam sistem pertanian.

Pelaksanaan KUT di Jawa Barat –yang selama ini dikenal sebagai sentra kegiatan pertanian–penyerapan dana KUT tersebut luar biasa besarnya. Berdasarkan data proses RDKK hingga 24 Mei 1999, penyerapan KUT (realisasi dan proses RDKK) di Jabar untuk TP 1998/1999 diperkirakan mencapai Rp.2,443 triliun. Padahal plafon kredit yang disediakan untuk Jabar pada TP 1998/1999 hanya Rp.1,294 triliun.

Dari plafon KUT yang tersedia, sudah terealisasi sebesar Rp.1,158 triliun. Masing-masing pada MT 1998/1999 Rp.789,596 milyar. “Jadi sisa plafon yang tersedia untuk TP 1998/1999 sekarang tinggal sekitar Rp.136 milyar lagi.”

C. EVALUASI

a.      Makro

Pertama, Secara umum program ini terkesan cenderung tergesa-gesa dan tanpa persiapan matang. Kebijakan yang di awali pada musim tanam 1998/1999, terkesan memiliki muatan politis, sehubungan dengan pelaksanaan pemilihan umum 1999. Hal itu terlihat antara lain, sistem RDKK yang tidak mengantar petani langsung menandatangai akad kredit, lebih bersifat mobilisasi massa, ketimbang berorentasi pada pemberdayaan.

Kedua, gejala moral hazard yang umumnya dijumpai pada setiap kredit murah bersubsidi serta lemahnya pemantauan dan kontrol oleh pemerintah (dan rakyat), merupakan persoalan serius yang juga ditemui. Walaupun besarnya penyimpangan tidak sebesar dan tidak separah seperti yang dikemukakan pejabat BI mencapai 40% dari jumlah kredit tersalurkan yaitu sebesar Rp. 7 triliun, tetapi hanya sekitar 0,24% atau sebesar Rp. 11,3 miliar. Namun hal itu dikhawatirkan menjadi preseden buruk bagi program serupa di masa yang akan datang. Apalagi bila dikaitkan dengan penyebab utama terjadinya penyimpangan adalah mereka pelaku-pelaku dari unsur non petani. Ada yang membawa bendera koperasi ada juga yang menggunakan pola LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dengan maksud baik membantu petani.

Ketiga, kucuran KUT terhitung sejak 12 Mei 1999 dihentikan oleh bank-bank pelaksana menyusul diberlakukannya UU Perbankan No. 23/1999. Bagi petani, penyetopan KUT jelas sangat mengecewakan dan mempersulit mereka. Apalagi sebelumnya mereka telah menyiapkan lahan, menyusun RDKK dan telah mendapat rekomendasi Kandepkop. Keputusan pemerintah memberlakukan UU Perbankan No. 23/1999 dinilai kurang bijaksana. Sangat mengerti bahwa pemberlakuan UU Perbankan itu penting bagi upaya perbaikan sektor perbankan, tapi mengapa tidak dipersiapkan sebelumnya berbagai dampak yang timbul dari kebijakan tersebut. Khusus bagi petani Jabar, memang ada upaya dari Kanwilkop Jabar. Berdasarkan surat Dirjen Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam Depkop dan PKM perihal pelaksanaan KUT, Jabar mendapat tambahan plafon KUT sebesar Rp.762,23 milyar.

Keempat, pengalihan seluruh kredit program termasuk Kredit Usaha Tani (KUT) ke BUMN baru, PT Permodalan Nasional Mandiri (PNM) diduga akan bermasalah. Karena penggantian dari BI ke BRI atau PNM sebagai penyalur KUT dipastikan tidak akan tercapai dalam waktu dekat. Bank Indonesia memberi waktu enam bulan untuk mengalihkan fungsi penyaluran likuiditas kepada lembaga lain..

b. Mikro

Pertama, persyaratan administratif dengan sistem RDKK yang hanya ditandatangani Ketua Kelompok, PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan), diketahui kepala desa kemudian direkomendasi oleh kepala dinas koperasi, memang mudah dan praktis sebagaimana diharapkan oleh petani. Tetapi ada celah yang menganga dari sistem itu yang mudah dimanfaatkan oleh salah satu pihak dari penanda-tangan RDKK itu.

Kedua, kecenderungan adanya daftar RDKK fiktif petaninya, fiktif tandatangannya, fiktif luas lahannya dan fiktif jenis komoditinya, sangat memungkinkan karena RDKK tidak dibuat oleh kelompok tani. Sebagian pengajuan RDKK dilakukan sekelompok petualang dan avonturir yang mencoba mengambil kesempatan mencari keuntungan dari dana KUT, namun secara umum semangat untuk melakukan investasi di sektor pertanian sedang menggebu. Apalagi muncul kecenderungan, ditemukannya kegiatan usaha di sektor tersebut yang semula tidak dilirik. Sebut saja bisnis cacing tanah atau jangkrik yang kini jadi primadona dan andalan petani meraup fulus.

Ketiga, ketika bunga KUT diturunkan menjadi 10,5% dan mengubah peran koperasi dari channeling menjadi executing, dan bank menjadi penyalur (channeling) dan bukan hanya BRI, tetapi ditambah beberapa bank swasta, fee untuk kelompok tani dihapuskan. Diharapkan fee bagi kelompok tani, maka rasa tanggungjawab pengurus kelompok atas pengembalian kredit dari anggota peserta KUT menjadi kurang.

Keempat, bermuculannya koperasi dan LSM baru (dadakan), mereka berhasil menjadi koperasi atau LSM pelaksana (executing) KUT. Sementara mereka tidak  memiliki kemampuan dan komitmen yang tulus untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada kelompok sasaran.

D. KONTRIBUSI 

Karenanya untuk pelaksanaan KUT MT 1999/2000 sekitar bulan September-Oktober 1999, perlu adanya pengawasan yang ketat. Bentuk kearah itu dapat dimulai dengan memberikan pelayanan satu atap. Hal itu bisa dibentuk semacam lembaga otonom yang khusus mengurusi masalah yang berkaitan dengan kepentingan pada peserta KUT. Dalam pelayanan satu atap, tempatnya bisa di koperasi/KUD pelaksana atau LSM pelaksana, bahkan bisa di kantor desa.

Sebaiknya PPL ditempatkan sebagai pendamping petani dalam masalah teknis pertanian, tidak lagi berperan sebagai konsultan usaha dan keuangan. Sementara tugas terakhir, pendampingan usaha, sebaiknya di serahkan kepada institusi koperasi atau LSM yang memiliki kemampuan untuk itu. Untuk kepentingan itu, dapat pula dimanfaatkan sarjana pendamping, honor mereka bisa dilaksanakan kembali sebagai pendamping dan pengawas teknis prosedur RDKK. Pembayaran fee 1% bagi PPL yang semula dibayarkan di depan, perlu diberikan bertahap, yaitu 0,5% di depan dan 0,5% dibayarkan setelah kredit lunas. Demikian juga terhadap pembayaran fee bank penyalur 2% yang sebelumnya diberikan dalam dua tahap, nantinya akan diberikan langsung (2%) pada awal penyaluran fee 1%, 1,5%, 2,5%.

Pembenahan keterlibatan LSM perlu dikaji ulang. Bila terus dilibatkan maka lembaga tersebut sebaiknya diwajibkan mendirikan kantor perwakilan di tingkat kecamatan dan wajib memperoleh rekomendasi Satpel Bimas tingkat II. Kemudian mereka harus lolos seleksi yang dilalukan Badan Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Program Peningkatan Produksi Pangan dan Pendamping Koperasi (BKSPLP5K) yang ada di setiap propinsi. Sehingga kemungkinan LSM jadi-jadian dapat dieliminasi sedini mungkin.

Teerakhir, penyaluran Kredit Usaha Tani (KUT) harus lebih dipertajam dan diarahkan kepada petani yang masih bermoral sub-sistem (tradisional). Hal ini dianggap penting sebab selama ini penyerapan KUT banyak yang dimanfaatkan oleh petani yang berorientasi ekonomi agribisnis. Petani tradisional ini yang paling banyak menderita akibat krisis ekonomi saat ini, dan mereka pula yang secara konsisten melaksanakan fungsi-fungsi pertanian yang paling konsisten. Semoga.

 

 


[1] Ketua Lembaga Penelitian Unpas, Anggota Komisi Litbangda Prop. Jabar., Pengurus ISEI Jawa Barat , Bidang Pengembangan Usaha Kecil dan Koperasi. 


Responses

  1. saya berharap tidak hanya bantuan fisik yang diberikan tapi lebih pada pemberdayaan

  2. Prof Indrawan,
    perkenalkan nama saya rukmiwati, saya sedang membantu beberapa petani menyelesaikan tunggakan kreditnya terhadap koperasi di daerah jawa barat. peartanyaan saya, apakah benar ada keppres yang menghapuskan kut yang disalurkan antara tahu 1998-1999? Terima kasih sebelumnya

    • Sejauh yang saya ketahui, belum ada infromasi yang akurat tentang itu. Harapan dan dorongan sudah ada, namun belum terlihat hasilnya.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: