Oleh: rullyindrawan | November 21, 2008

DEPOLITISASI KOPERASI DI USIA 56 TAHUN

Rully Indrawan[i]

 

Di awal tahun 80-an, saat-saat awal saya sering mengikuti diskusi mengenai perkoperasian, sering dikeluhkan oleh para pembicara saat itu mengenai lemahnya political will pemerintah dalam pembangunan koperasi. Apakah karena keluhan-keluhan itu atau bukan, kemudian banyak keluar berbagai kebijakan yang seolah-olah berpihak pada koperasi khususnya, dan UKM pada umumnya, apakah di bidang penyedian permodalan, pemberian kepastian usaha, sampai pada lembaga pembinaan SDM. Untuk merealisasikan “keperdulian” itu, dibentuk berbagai lembaga dengan label koperasi, seperti BUKOPIN, LJKK/Perum PKK, IKOPIN, dst. Kebijakan itu pun didukung secara politis dengan dimasukannya menteri yang menangani koperasi dalam jajaran kabinet Pembangunan. Statusnya pun terus ditingkatkan dari status menteri muda  menjadi menteri penuh yang memimpin sebuah departemen. Perkembangan koperasi?, jangan ditanya, kita semua sudah tahu jawabannya.

Kemudian dalam berbagai gelaran diskusi di tahun 90-an, isyupun bergulir pada ambivalensi pembinaan. Opini yang berkembang kebijakan pembinaan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam pembangunan koperasi –sebagaimana telah disinggung di atas- bernuansa “seolah-olah”, artinya kebijakan yang direncanakan demikian baik di Jakarta, ternyata tidak terjadi di tingkatan gerakan koperasi di daerah. Sangat wajar bila sebagian pihak kemudian menduga-duga, bahwa kebijakan pembangunan koperasi lebih bernuansa politis ketimbang moralitas, sebagai implikasi tuntutan imperasi konstitusi. Celakanya –menurut diskusi yang berkembang saat itu- pembinaan yang ambivalen itu, bukan semata tidak mampu membawa koperasi pada tujuan yang diharapkan saja, namun lebih parah lagi, telah menciptakan suasana ketergantungan yang luar biasa dari pelaku organisasi koperasi kepada pemerintah. Artinya, pembinaan yang dikembangkan telah merusak tatanan jiwa intrepreunership yang berkembang di kalangan masyarakat. Itu merupakan musibah luar biasa bagi gerakan koperasi, yang dapat dikembalikan mungkin dalam satu generasi, itu pun bila asumsinya terpenuhi.

 Kritisasi pembangunan koperasi yang senantiasa dialamatkan pada lembaga di luar sistem, atau pemerintah pada khususnya, relavan dan sangat wajar untuk saat itu. Karena sistem politik yang dibangun, serta budaya kekuasaan yang beraroma sentralistik pada saat itu, meniscayakan perubahan datang dari lapisan bawah. Sehingga, memungkinkan keluh kesah “ketidakberdayaan” koperasi diarahkan ke alamat itu. Namun bila wacana perkoperasian saat ini masih berkutat sekitar itu, sementara setting sosial dan paradigma berkoperasi –sebagai anak kandung dari paradigma sosial- telah berubah secara signifikan, maka wacana itu menjadi kontra produktip dan kapiran.

Saya tidak berpretensi untuk mengahalangi siapapun yang berkeinginan tetap mempolitisasikan koperasi. Dan saya pun tidak menuduh kelompok yang masih mendiskusikan hal tersebut sebagai kurang cerdas dan kurang kerjaan. Akan tetapi menurut saya, ada permasalahan substansial yang terjadi di akar rumput gerakan koperasi yang harus dicermati lebih seksama, sebagai realitas permasalahan. Dalam konteks itu, koperasi jangan lagi dituntut untuk menekan siapapun juga –apakah itu pemerintah ataupun politisi- karena bila itu tetap terjadi maka selamanya koperasi akan tergantung pada kekuatan eksternal. Dan bila itu terus juga terjadi, maka selama itu pula koperasi tetap menjadi objek penderita, sekaligus menjadi objek kepentingan pragmatik yang tidak ada relevansinya dengan daya hidup gerakan koperasi.

 

Koperasi: Gerakan Ekonomi Masyarakat

Tanpa mau terjebak pada diskusi panjang yang melelahkan tentang berbagai terminologi mengenai gerakan ekonomi yang yang bernuasa moralitas, seperti ekonomi pancasila, ekonomi kerakyatan, dlsj., bagi saya koperasi dilihat dari substansinya adalah suatu sistem sosial-ekonomi. Agar tetap survive, dalam tataran operasional  koperasi dituntut untuk memanfaatkan sumberdaya  yang  tersedia untuk mencapai tingkat operasi yang efektif. Untuk menjalankan kedua fungsi tersebut di butuhkan manajemen dan organisasi yang baik. Baik-buruknya manajemen dan organisasi koperasi sangat ditentukan oleh efektivitas organisasinya. Di kalangan para ahli koperasi sendiri hingga kini masih belum ada  keseragaman pendapat mengenai bagaimana dan apa ukuran efektivitas koperasi yang tepat, sebagaimana diungkapkan Blumle (Dulfer dan Hamm, 1985).  Akan tetapi bila mengacu pada model umum efektivitas, maka perhatian terhadap pencapaian tujuan koperasi. UU No. 25/92 menatapkan tujuan dalam ukuran makro, sedang dalam ukuran mikro, sebuah koperasi itu dapat dikatakan efektip  bilamana usaha koperasi dapat memberikan manfaat (benefit) bagi para anggotanya.

Dari cara pandang seperti itu saya mengidentifikasi, bahwa koperasi akan, dapat, dan harus berkembang dalam suasana kemandirian. Artinya, berkembang atau tidaknya koperasi sangat tergantung seberapa kuat fundamen internal mendukung ketercapaian tujuan berkoperasi. Faktanya selama ini, baik koperasi yang berhasil maupun koperasi yang mengalami kegagalan, lebih banyak disebabkan oleh kerapuhan internal organisasi. Kalaupun ada kontribusi lingkungan strategis eksternal koperasi terhadap kegagalan koperasi, justru sering diakibatkan oleh “pisau bermata dua” kebijakan yang digulirkan. Dengan demikian, hati-hati dengan pelibatan pihak luar dalam penyelenggaraan organisasi koperasi. Tentu saja dengan tidak mengabaikan pentingnya sistem jaringan –internal dan eksternal- yang sangat dibutuhkan dalam kegiatan bisnis modern.  Esensi pernyataan di atas telah saya tuangkan dalam berbagai tulisan, antara lain di HU PR (22/6, 13/7, di tahun 1998)  dan media cetak lainhya, dan elektronik (web site).

Setidak-tidaknya ada tiga syarat dasar yang dibutuhkan untuk keberlangsungan sebuah gerakan koperasi di Indonesia. Selama pembangunan koperasi di masa orba  syarat dasar ini sering diabaikan. Ketiga syarat dasar tersebut, adalah: (a) tersedianya kepentingan usaha yang sama dari para anggota, (b) Pemimpin yang kuat dan amanah, dan (c) manajemen yang profesional.

Pertama, di masa lalu banyak tumbuh koperasi di mana-mana, “bak cendawan di musim hujan”. Di tingkatan masyarakat fenomena itu dipacu oleh adanya peluang memperoleh berbagai fasilitas dari pemerintah bagi koperasi, setidak-tidaknya itu yang mereka dengar dan baca di media massa. Sementara di tingkat eksekutif, yakni penyebar fasilitas, jumlah kehadiran koperasi di wilayahnya merupakan salah indikator keberhasilan. Artinya semakin besar jumlah koperasi yang berhasil dilahirkan semakin terang perjalanan karier politiknya. Dalam perjalanan selanjutnya koperasi seperti ini kehilangan arah, karena apa yang harus dikoperasikan? Mereka tidak berangkat dari kebutuhan hidup nyata yang sama. Mereka pun tidak memiliki kesamaan dalam aktivitas usahanya. Yang terjadi kemudian, adalah koperasi yang mentereng di papan nama, namun kegiatan usahanya tidak ada. Kalaupun ada, tidak memiliki akses rasional dengan kepentingan anggota.

Bagi sebuah gerakan ekonomi rakyat, koperasi harus didukung oleh kebutuhan yang sama para anggota, dengan demikian partisipasi mereka dapat diharapkan. Tanpa itu, koperasi secara filosofis telah berganti menjadi jawatan karena peran pemerintah –dan juga infra struktur politik- lebih dominan. Faktanya di masa lalu, pemikiran itu tidak menghasilkan apa-apa, jadi jangan ulangi kesalahan serupa di masa yang akan datang. Penyerahan secara total kehidupan koperasi pada pemiliknya, yaitu anggota, secara akumulatif akan membentuk sebuah partisipasi sosial yang bersih dari rekayasa dan artificial .            

Kedua, sebagai masyarakat yang memiliki karakter paternalistik, pimpinan merupakan faktor perekat kohesi sosial para anggota koperasi. Potensi usaha anggota dapat tergali secara baik bilamana adanya jaminan figur pimpinan yang amanah. Fenomena ini ternyata tidak hanya terjadi pada kasus-kasus koperasi pedesaan, atau koperasi kemasyarakatan saja, namun faktanya juga terjadi di koperasi-koperasi fungsional di perkotaan.

Pimpinan yang kuat dibutuhkan untuk mengarahkan koperasi dari jebakan demokrasi kebablasan, akibat penerapan prinsip satu orang satu suara. Pimpinan yang kuat juga dibutuhkan untuk menjadi jaminan transaksi. Kekuatan pemimpin koperasi bisa disebabkan oleh kharisma seseorang atau juga pendidikan dan pengalaman. Namun faktanya ciri kuat saja tidak cukup, karena harus diimbangi pula oleh sikapnya yang amanah. Pemimpin koperasi yang kuat kerap menjadi otoriter, nepotisme, dan korup; sehingga dibutuhkan landasan moralitas. Pemimpin seperti inilah yang bisa menjadi penjamin keberlangsungan gerakan koperasi secara hakiki. Mereka bisa salah dalam mengambil keputusan, tetapi tidak keliru dalam nawaitu-nya.    

Ketiga, manajemen profesional adalah jawaban pasti untuk menghadapi realitas bisnis dewasa ini. Koperasi berada dalam lingkungan bisnis yang penuh persaingan dalam memperoleh sumberdaya ekonominya. Koperasi tidak lahir di surga yang semuanya dapat diraih tanpa pengorbanan, namun harus tumbuh dan berkembang dalam suasana penuh konflik dan ketidakpastian. Manajemen profesional inilah yang juga dapat mengisi kelemahan teknis pimpinan yang kuat dan amanah. 

Profesionalisme manajemen diukur oleh seberapa mampu ia dapat melakukan interaksi bisnisnya secara vertikal dan horizonal. Negosiasi dan melakukan perhitungan-perhitungan  bisnis merupakan salah satu bentuk kemampuan fungsionalnya. Profil manajemen yang profesional dapat hadir di koperasi bila sistem organisasi memang kondusip untuk itu. Dalam arti,  syarat pertama dan kedua harus lebih dahulu hadir sebagai pranata dalam gerakan koperasi.

    

Koperasi dalam Otonomi Daerah 

Dalam suatu wawancara yang di muat oleh majalah PIP tahun 1998 (atau 1999, persisnya lupa), saya tegaskan bahwa koperasi harus hadir sebagai sosoknya yang asli, yakni sebagai gerakan ekonomi masyarakat dengan demikian tidak perlu lagi adanya birokrasi setingkat menteri departemen, di era otonomi seperti saat ini. Pendapat itu dilatarbelakangi oleh pemikiran, bahwa pemberlakukan otonomi daerah memberi kesempatan bagi koperasi untuk memainkan peran genuine-nya, yakni sebagai wahana peningkatan kesejahteraan rakyat.

Kemudian implikasinya di daerah, ada dan tidak adanya instansi (setingkat dinas) yang mengatur dan membina koperasi di daerah (kabupaten dan kota) harus dilihat dari perspektif yang objektip. Objektifitas itu ukurannya, adalah pada seberapa potensialnya koperasi mampu memberikan kontribusi pada kehidupan masyarakat secara luas. Bila ukurannya seperti itu, boleh jadi kondisi dan hasil pengukuran setiap daerah bisa beragam. Bagi koperasi alami, ada atau tidak adanya birokrasi pemerintah yang khusus menangani koperasi, tidak akan terlalu banyak menimbulkan masalah. Secara struktural gerakan koperasi telah melengkapi kehadirannya dengan koperasi-koperasi sekunder, dan dewan-dewan koperasi, peran-peran pembinaan secara fungsional melekat dalam lembaga-lembaga tersebut.

Sistem pembinaan selama ini secara sistimatis telah mendegradasi peran-peran fungsional dewan-dewan koperasi (Dekopin, Dekopinwil, Dekopinda). Sejauh ini di mata khalayak dewan-dewan ini lebih banyak diposisikan sebagai institusi pemerintah ketimbang sebagai kekuatan sistimatis gerakan, atau setidak-setidaknya dapat berperan sebagaimana asosiasi-asosiasi bisnis yang ada. Demikian pula pada koperasi sekunder, sementara ini keberadaannya lebih diaparesaisi sebagai unit yang memiliki tugas memperoleh peluang fasilitas dari level pemerintah yang lebih atas, ketimbang berperan sebagai mata rantai usaha koperasi. Walau tak menepis pula masih ada koperasi-koperasi sekunder yang berfungsi sebagaimana fungsi yang sebenarnya, demikian pula halnya dengan dewan-dewan koperasi.  

Masih berkaitan dengan kewenangan daerah kota/kabupaten, serta kelengkapan struktural organisasi koperasi seperti dikemukakan di atas, maka kehadiran dinas serupa di tingkat propinsi tampaknya memang perlu dikaji lebih dalam, apalagi dengan telah hadirnya ketentuan perundangan mengenai SOTK baru di lingkungan pemerintahan daerah. Dengan berkurangnya jalur birokrasi pembinaan,  diharapkan koperasi di masa mendatang benar-benar dapat tumbuh sebagaimana semangat awalnya sebagai bagian dari demokrasi ekonomi. Wassalam. 

 

 

                              


[i] Prof.Dr.Rully Indrawan, M.Si. Dosen UNPAS. Ketua Bidang Ekonomi PB Paguyuban Pasundan. Disampaikan pada Diskusi Dekopin 2004


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: