Oleh: rullyindrawan | Desember 2, 2008

PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA DAN SDM JAWA BARAT SEBAGAI PROVINSI TERMAJU DAN TERDEPAN

Pendahuluan

Menjelmakan visi Jawa Barat sebagai provinsi termaju merupakan tantangan yang memiliki nilai relevan dengan kondisi saat ini. Selain berdekatan waktunya dengan pemilihan pimpinan tertinggi di pemerintahan daerah Jawa Barat. Bisa jadi, hasil bincangan ini diharapkan menjadi masukan berharga bagi siapa saja yang terpilih. Selain itu, berdasarkan hasil studi Abdulah dkk. (2002), ditemukan bahwa daya saing Jawa Barat berada di posisi 23 dari 26 provinsi yang diteliti, untuk aspek pemerintahan (government), yang mencakup faktor peraturan pemda di bidang investasi, pajak dan retribusi. Sementara, studi lain yang dilakukan oleh LPEM-FEUI (2001) di 9 kabupaten/kota di Jawa Barat, menyimpulkan bahwa pengusaha yang menjadi responden dalam penelitian tersebut, merasa iklim usaha belum kondusip. Diantaranya, adalah biaya usaha di Jawa Barat dirasakan sangat mahal. Baik  pungutan resmi maupun tidak resmi. Hal yang terakhir mengindikasikan perlu adanya perbaikan kinerja pemerintahan, karena bila daya saing Jabar lemah, maka posisi “Provinsi Termaju” sulit terwujud.

 

Posisi pemerintah daerah provinsi dalam konstelasi paradigma otonomi daerah, model UU no. 22 tahun 1999, jelas berbeda dengan posisi lama. Namun melalui fungsi regulator, pemerintah provinsi tetap memiliki peran penting terutama dalam memberi garis tebal dalam kerangka hukum, untuk berbagai kebijakan pemerintah kabupaten/kota. Kemudian, harus diakui pula sampai saat ini otonomi daerah belum sepenuhnya berjalan dengan baik, sehingga peran pendampingan (advisor) untuk mengimplementasikan kewenangan dan keleluasaan bagi kabupaten/kota, masih perlu dijalankan oleh pemerintahan provinsi.

Mengacu pada Rencana Strategis Propinsi Jawa Barat (Jabar)  2001-2005, serta berdasarkan pengembangan pengamatan pribadi, dalam kapasitas dan posisi penulis, setidak-tidaknya ada beberapa permasalahan krusial yang dihadapi oleh Jabar dalam mengejar visi sebagai propinsi termaju, yakni  rendahnya indeks pembangunan manusia (IPM), kesenjangan kesejahteraan, rentannya daya saing, rendahnya partisipasi  politik, kemorosotan moral, rapuhnya jati diri, dan penegakan hukum. Masalah-masalah itu sejauh ini, belum sepenuhnya di jawab tuntas oleh sistem perencanaan dan pengendalian pembangunan.  Berbagai masalah tersebut bermuara pada rapuhnya kinerja governance. Upaya menuju good governance membutuhkan langkah sistimatis dan komprehensif.

Berubahnya konsep government (pemerintah) menjadi governance (kepemerintahan) dalam wacana birokrasi di Indonesia, berimplikasi luas pada kinerja pelayanan publik. Salah satu hal yang menonjol adalah orientasi birokrasi dari kekuasaan, menjadi kepuasan publik (customer driven). Berubahnya orientasi tersebut, senang ataupun tidak, memiliki dampak langsung kepada struktur dan kultur manajemen pemerintahan daerah, serta ukuran-ukuran kinerjanya.  Seiring dengan tekad bangsa yang menekankan pesan reformasi dalam berbagai bidang,  good governance yang ditopang oleh clean government, harus menjadi obsesi seluruh elemen dalam sistem birokrasi. Hanya dengan itu wibawa dan kehormatan birokrasi dapat berperan dalam proses pembentukan civil society. Yang pada gilirannya kesemuanya itu terakumulasi dalam suatu prestasi prima, yakni sebagai “Provinsi Termaju”.

Indeks Pembangunan Manusia

Kondisi rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jabar terasa sangat ironis. Dalam peta sejarah, pendidikan, kesehatan, maupun infra struktur ekonomi di Indonesia, Jabar mempunyai catatan yang patut dibanggakan. Tidak ada tempat yang paling lengkap mempunyai lembaga pendidikan sipil maupun militer seperti Jabar.  Jabar juga banyak melahirkan kajian-kajian dan industri pendukung kesehatan masyarakat. Kemudian kelengkapan infrastuktur ekonomi serta besarnya investasi, sebagai akibat kedekatan dengan pusat pertumbuhan, juga mestinya menjadi pendukung yang baik untuk upaya menciptakan indeks daya beli. Namun faktanya IPM masih rendah, dibanding dengan daerah-daerah yang tidak memiliki sumber daya sehebat Jabar, jelas ini ada yang salah dalam format pembangunan.

Pentingnya peran manusia dalam pembangunan Jabar, bukan semata tuntutan normatif semata, namun berkaitan langsung dengan penciptaan PDRB riil. Menurut hasil penelitian Hadiyanto dkk. (2003),  saat ini satu (1) persen peningkatan dalam stok modal terhadap PDRB hanya mengakibatkan peningkatan rata-rata sekitar 0,128 persen dalam PDRB riil, namun peningkatan 1 persen faktor tenaga kerja akan mengakibatkan peningkatan rata-rata sekitar 2,9296 persen dalam PDRB riil. Kemudian fakta lain membuktikan intensitas faktor-faktor produksi agregat atau variabel inputnya pada perekonomian Jawa Barat periode tahun 1986-2000 menunjukan Labor Intensive, sehingga dapat dikatakan bahwa kegiatan perekonomian di Jawa Barat lebih banyak tergantung pada faktor manusia/ tenaga kerja.

Banyak variabel yang harus digerakan secara optimal untuk meningkatkan IPM. Mutu perencanaan dan pengendalian yang terkait dengan IPM harus diperbaiki. Saat ini program dan prioritas pembangunan seperti bukan derivasi dari pencapain indicator makro utama ini. Demikian pula dalam struktur alokasi APBD belum tergambar, bahwa pembangunan kualitas manusia menjadi arah dan kebijakan pembangunan, sebagaimana tekad Pola Dasar Pembangunan 2002-2006. Hal terakhir ini, secara langsung berkaitan dengan ketersediaan dan keterpakaian fasilitas pendukung perbaikan IPM.

Di lihat dari sisi kebijakan, perlu diambil kebijakan affirmative berupa pengendalian penduduk pendatang, sehingga pertumbuhan ekonomi dan ketersediaan fasilitas tidak selalu berhadapan dengan pertumbuhan penduduk yang tak terkendali terutama di wilayah sekitar Bodebek dan Bandung raya. Di wilayah ini pertumbuhan penduduk sudah mengganggu kualitas hidup secara keseluruhan, sehingga perlu langkah-langkah untuk melakukan penanganan pertumbuhan penduduk, khususnya akibat migrasi di wilayah ini melalui kebijakan kependudukan. Kebijakan ini berkaitan langsung dengan kesiapan aparat di lapangan. Selain berkaitan dengan kompetensi juga berkaitan langsung dengan konsistensi komitmen.

Kebijakan affirmative  juga perlu diarahkan  dengan membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat pribumi untuk mengenyam pendidikan tinggi, karena dari hasil penelitian Arief Anshori (2003) ditemukan,  kualitas SDM yang dimiliki dari jenjang pendidikan “Orang Sunda” dengan “non sunda” tidak menunjukan perebedaan yang berarti untuk proporsi pendidikan SD, SMP atau SMA. Namun terdapat indikasi bahwa kualitas SDM “Orang Sunda” lebih rendah, mulai nampak jika dilihat dari proporsi mereka yang mengenyam jenjang pendidikan tinggi. Dalam arti lain, terdapat indikasi di Jabar, presentase “Orang Sunda” yang memperoleh pendidikan tinggi lebih sedikit dibandingkan orang “non sunda”.

Selain kebijakan yang berpihak, dukungan ketersediaan dan keterpakaian fasilitas perlu menjjadi perioritas. Insentif fasilitas penting artinya untuk membantu masyarakat dalam menggunakan haknya guna memperoleh layanan pendidikan dan kesehatan yang memeadai. Sebagaimana dikutip dari hasil survai Kompas (3/3-2003), saat ini proporsi siswa melanjutkan ke SLTP masih rendah, yakni 62,53% yang artinya Jawa Barat berada di posisi 4 terbawah di banding propinsi lainnya. Demikian pula fasilitas sekolah dan kesehatan yang mengalami kerusakan masih tinggi bila dibanding dengan propinsi lain.     

Kesenjangan

Buah dari sistem ekonomi yang berorentasi pada pertumbuhan adalah munculnya kesenjangan. Berbagai kesenjangan pembangunan di Jabar yang terjadi telah banyak diketahui, terdapat indikadi kesenjangan antara penduduk di perkotaan dan pedesaan, kesenjangan ekonomi antar Jabar selatan dengan wilayah lain, atau kesenjangan yang diakibatkan oleh struktur ekonomi. Namun penelitian dari Arief Anshori (2003) dengan jelas menunjukan bahwa terdapat kesenjangan penghasilan yang cukup signifikan anatara ”orang sunda”  dan  “Non Sunda”  di Jawa Barat. Besar kesenjangan penghasilan tersebut ternyata cukup besar yaitu sekitar 20 %, malahan dengan bentuk persamaan yang lain, menunjukan indikasi kesenjangan tersebut bisa mencapai 30 persen.

Masalah itu perlu diangap serius, di tengah semangat membangun entitas Sunda, kenyataan ini seolah memperkuat dugaan, bahwa masyarakat Sunda tidak lagi menjadi tuan rumah di tatar-nya sendiri. Mengembangkan wacana seperti di masa lalu mungkin kurang relavan, namun bila berangkat dari semangat otonomi daerah yang melihat potensi lokal harus berkembang dan dikembangkan, maka hal ini menjadi sangat relavan. Apalagi bila disepakati bahwa prinsip keadilan dan kesetaraan dalam good governance tidak memiliki konotasi menyamaratakan namun lebih bersifat keadilan proporsional.

Bila dilihat dari konteks penciptaan good governance ini sebuah tantangan, bagaimana kebijakan affirmative bisa dijalankan. Kebijakan itu terutama diarahkan pada pembukaan peluang (opportunity), karena secara umum faktor lain yang mempengaruhi penghasilan masyarakat menurut hasil penelitian itu, berindikasi sama.  Peluang yang dimaksud dapat diimplementasikan dengan mengalokasikan sumber daya pembangunan kepada kelompok pribumi, misal: prioritas kesempatan kerja, atau kesempatan memperoleh kredit usaha. Saat ini penduduk pendatang lebih banyak bekerja di sektor jasa dan industri dengan status pekerjaan mayoritas sebagai buruh/pekerja. Sedang penduduk pribumi lebih banyak di sektor pertanian. Tingkat partisipasi angkatan kerja pendatang lebih besar dibanding pribumi sehingga tingkat pengangguran terbuka pendatang lebih kecil dari pada pribumi. Keadaan ini jelas membutuhkan koreksi di tingkat kebijakan dan pelayanan publik yang berpihak. Disamping memang perlu ada upaya sistimatis dalam memperbaiki etos kerja pekerja pribumi.

Daya Saing

Salah satu  studi yang menyoroti kondisi relatif daya saing daerah Jawa Barat dilakukan oleh Abdillah dkk. (2002). Dalam studi tersebut , dilakukan pemetaan daya saing antar daerah di Indonesia. Darai hasil yang didapatkan, secara keseluruhan, Propinsi Jawa Barat masih masuk kedalam sepuluh besar daerah dengan daya saing tertinggi di Indonesia (berada pada peringkat ke tujuh). Walaupun demikian, terdapat beberapa catatan yang relevan dengan topik yang dibahas dalam artikel ini, yakni kinerja pemerintahan. Diantara faktor-faktor yang secara relatif merugikan bagi kondisi daya saing Jawa Barat adalah faktor pemerintahan. Untuk aspek ini, sebagaimana dikemukakan di atas, Jabar berada di rangking 23 dari 26 provinsi yan g disurvey.

  Studi lain yang kurang lebih juga menyoroti   masalah yang sama dilakukan  oleh LPEM-FEUI (2001). Studi ini dilakukan berdasarakan opini dunia usaha yang disurvey di 60 kabupaten/kota di Indonesia, Khusus untuk daerah Jawa Barat, terdapat 9 kabupaten/kota yang masuk ke dalam daerah responden, yaitu : Kabupaten Karawang, Kota dan Kabupaten Bogor, kota dan kabupaten Bandung, kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bekasi, Cianjur dan Purwakarta. Dari hasil survey tersebut, ditentukan bahwa pada umunya kondisi biaya berusaha di kota-kota yang mewakili Propinsi Jawa Barat tersebut berada pada tingkat yang kurang kondusif  ( pengecualian terjadi untuk Kota bogor yang dianggap masih relatif kondusif dalam menopang iklim usaha). Hal tersebut diperkuat lagi dengan situasi yang kurang kondusif dari kota-kota wakil Jawa Barat tersebut sebagai akibat dari besarnya nilai biaya tambah yang diberikan kepada aparat pemerintah dalam memperlancar  jalannya usaha yang bersangkutan. Dengan kata lain, para pengusaha yang menjadi responden cenderung merasa bahwa biaya melakukan usaha di Jawa Barat (sebagaimana diwakili oleh kabupaten/kota yang termasuk dalam sample) masih cukup mahal, lebih jauh lagi, hal tersebut juga berasal dari kontribusi tambahan biaya yang bersumber dari sektor pemerintah daerah (baik yang bersifat pungutan formal maupun informal)

Problema rendahnya daya saing, di lihat dari aspek kinerja pemerintah, harus di jawab dengan dua hal, yakni: kebijakan baru di bidang fiskal (affirmative policy), dan perbaikan mutu layanan aparat (kinerja aparat).  Kedua hal ini perlu ditopang secara signifikan oleh perencanaan pembangunan yang handal, serta dukungan fasilitas kerja yang sepadan. Karena selama ini sulit terlaksananya kebijakan pemerintah sering disebabkan oleh lemahnya sistem perencanaan, serta terbatasnya fasilitas kerja dan fasilitas pengendalian.      

Partisipasi Politik

Proporsi kesertaan masyarakat pribumi (Sunda pituin) dalam lembaga legislatif di Jabar kerap menjadi gugatan sampai sekarang. Maka sangat wajar bila rendahnya kesertaan masyarakat Sunda dalam infra struktur politik di Jabar, di imbangi  oleh merebaknya isyu kesertaan yang signifikan pada sufra struktur politik.  Walaupun sementara pihak, dan juga sikap Paguyuban Pasundan, membatasi isyu kesundaan yang dimaksud, sebagai isyu yang lebih bernuansa kultural ketimbang genetik. Namun jelas,  hal ini sebagai indikasi adanya tuntutan untuk terakomodasinya kepentingan etnis mayoritas (lokal) dalam berbagai kebijakan publik (baca, politik). Tuntutan itu wajar-wajar saja. Karena bila kesertaan unsur wanita dalam legislatif dapat diakomodasi dalam UU Politik kita, maka tidak perlu disalahkan bila masyarakat Sunda juga meminta bagian yang proporsional dalam konstelasi politik daerah.

 Lagi-lagi dibutuhkan suatu affirmative policy, yang saya maknai sebagai kebijakan yang berpihak pada kelompok mayoritas. Keadilan dan kesetaraan  yang menjadi ciri dari good governance harus dimaknai dalam kerangka  “keadilan kontributif”. Keadilan tidak mengandung makna sama arta dan sama rasa, dimana setiap kelompok harus diperlakukan sama. Keadilan hakiki harus dilihat dalam kerangka yang lebih luas dan proporsional.  Sebagai analogi, kehidupan beragama di jamin sepenuhnya oleh konstitusi kita, maka wajar bila mereka dapat tumbuh bersama-sama. Namun karena populasi umat Isalam lebih banyak, maka wajar bila jumlah mesjid di Indonesia lebih bayak  dari tempat beribadah lainnya. Dan wajar pula bila alokasi anggaran untuk pembinaan umat muslim lebih besar. Inilah keadilan yang dikehendaki oleh masyarakat Sunda. Dan itu membutuhkan dukungan berarti dan kearifan semua pihak, terutama dari infra dan supra politik kita.  

Jati Diri

Ekplosi jumlah penduduk akibat migrasi,  khususnya di BODEBEK dan Bandung Raya, memberikan dampak berarti bagi keberlangsungan budaya Sunda. Hampir dipastikan sebagaian besar wilayah itu, dalam waktu pendek, akan menjadi daerah metropolis yang tidak memiliki pijakan budaya yang jelas. Keadaan itu berimbas pada ketahanan budaya dan ketangguhan jati diri. Fenomena ini semakin merata dengan tingginya angka urbanisasi dan penglaju (commuter), serta meruyaknya bisnis berbasis elektronis. Dan Jawa Barat menjadi pasar penting bagi berkembangnya bisnis berbasis elektronis ini.

Proporsi masyarakat Sunda yang bertutur dalam bahasa ibu kian lama, kian berkurang. Sopan santun serta keramahtamahan telah bergeser ke arah upacara yang seremonial. Sementara peraturan daerah yang berkaitan dengan kebudayaan dan bahasa Sunda, dalam pelaksanaannya masih dihadapkan pada berbagai kendala.  Dalam iklim kepemerintahan yang baik (good governance climate) masa mendatang, tampaknya mengimplementasikan peraturan daerah mengenai  budaya Sunda harus menjadi garapan penting.  

Penegakan Hukum

Upaya menegakan tidak lepas dari sistem hukum yang berlaku, namun mengenai itu tidak dibahas dalam kesempatan ini. Yang paling penting untuk dihadapi saat ini adalah konsistensi dan komitmen aparat hukum. Kinerja aparat hukum memberikan jaminan penegakan hukum dan kepastian hukum, dan itu harus menjadi conditio sine quanon bagi Jabar di  masa depan.

Moralitas

Pergeseran budaya, meningkatnya iklim persaingan hidup, problematika dunia pendidikan, rangsangan kemewahan dan gemerlapnya dunia hiburan, serta merebaknya pragmatisme; telah membentuk moral masyarakat sedemikian rupa yang semakin jauh dari tuntunan agama manapun.

Fenomena di atas banyak menciptakan paradoksal keimanan. Yaitu adanya distorsi antara pemahaman agama dengan pengamalan agama. Meningkatnya jumlah jemaah haji ternyata tidak berbanding lurus secara positip dengan jumlah pengurangan kemiskinan di Jabar. Perbaikan sarana ibadah ternyata juga kurang memiliki imbas imbas positif terhadap tata kehidupan masyarakat yang mawadah dan warahmah.   

Sulit terbentuknya masyarakat yang bercirikan civil society, sebagai syarat terbentuknya good governance, tanpa adanya kekuatan moralitas yang tinggi. Dalam konteks itu, maka sangat relavan bila wacana syariah Islam tetap dikumandangkan pada era mendatang. Hanya dengan kesadaran Isalam yang khaffah masyarakat madani dapat terwujud dengan baik.

Perencanaan Pembangunan

Sebagaimana ketentuan perundangan yang ada, Rencana strategi (Renstra), Arah dan Kebijakan Umum (AKU), dan Strategi dan Porioritas Pembangunan (SPP); merupakan serangkaian perencanaan induk yang seyogyannya menjadi acuan bagi penyusunan renstra dan perencanaan di di tingkat dinas.  Saat ini masih ditemukan berbagai masalah dalam perencanaan induk Jawa Barat ini. Anatara lain, ditemukan berdasarkan hasil penelitian STPDN (2002) aspirasi masyarakat belum sepenuhnya terakomodasi dalam visi dan misi maupun dalam renstra secara keseluruhan. Dengan demikian renstra belum sepenuhnya menggambarkan kebutuhan nyata masyarakat Jabar. Atau setidak renstra yang ada baru merupakan renstra eksekutip saja, belum menjadi renstra provinsi yang mengikat eksekutip dan legisltatip. Selain itu panduan/manual yang disesuaikan dengan karakteristik  Tupoksi masing-masing intitusi/dinas, belum ada. Sehingga perencanaan belum menjadi sesuatu yang terintegrasi dengan perenacaan di bawahnya.     

Sistem dan prosuder penyusunan AKU dan SPP yang merupakan pengembangan dari renstra dan sekaligus panduan untuk realisasi APBD telah diatur dalam KEPMENDAGRI No. 29 Tahun 2002. SPP diarahkan untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh daerah dalam pencapaian Arah dan Kebijakan umum APBD. Ada beberapa hal yang perlu disoroti mengenai AKU dan SPP ini, yang menonjol antara lain,  masalah metode penyusunan dan sistimatika penyajian. Kedua hal ini diduga menjadi masalah dalam memahami isi dan tujuan.  Masalah pertama mencakup,  antara lain, (a) komitmen dan kemampuan meredusir kegiatan pembangunan  dalam sistem perencanaan yang terintegrasi belum sepenuhnya tercapai. Sehingga program dan prioritas pembangunan seperti bukan derivasi dari pencapain target utama (IPM), (b) orientasi pembangunan masih lebih bersifat sektoral belum sistemik dan terintegrasi, (c) penetapan target kuantitatif belum sepenuhnya menggambarkan komitmen, sebagai proses menuju “Propinsi Termaju di Indonesia”, (d) belum terakomodasinya isyu-isyu aktual dalam priorotas, misal masalah hengkangnya investor akibat sistem perpajakan, dan penegakan hukum. Belum ada perencanaan lebih nyata sistimatis untuk mengatasi masalah tersebut. Ada baiknya dalam AKU maupun S&P dieplisitkan tentang pentingnya “crisis center”. Masalah kedua, mencakup, antara lain: (a) penggunaan dan keterampilan berbahasa yang belum optimal, sehingga menyebabkan potensi salah tafsir atau ketidakjelasan dalam memahami kegiatan pembangunan sulit dihindari, (b) Sistimatika strategi dan prioritas belum sepenuhnya mengacu pada SK Mendagri nomor 29 tahun 2002, ada beberapa terminologi yang dipersepsikan kurang tepat.

Penutup
Mengatasi problematika kekinian Jabar sudah barang tentu tidak bisa menggunakan format lama yang telah terbukti tidak mampu memberikan hasil  yang menggembirakan semua pihak. Esensi perubahan format terletak pada reposisi peran pemerintah. Format baru seyogyanya memposisikan birokrasi sebagai faktor pendorong untuk terciptanya  clean government  guna terwujudnya good governance . Untuk menuju ke arah itu, perlu dukungan kerangka hukum (regulatory framework) dan aparat birokrasi yang amanah. Hulu masalah dari kesemua itu adalah kinerja kepemimpinan yang efektip. Itu bisa terjadi bila pemimpin tersebut memiliki karakteristik moralitas yang unggul (nyantri), memiliki ketangguhan inteketual dan kecerdasan sepadan dengan harapan komunitas (nyakola), memiliki visi dan tanggung jawab budaya etnis mayoritas (nyunda), serta akhirnya memiliki wawasan serta pengalaman yang cukup dalam bidang kepemerintahan (nyantika).

Kepustakaan

Abdulah dkk. (2002), Daya Saing Daerah: Konsep dan pengukurannya di Indonesia”. PPSK-BI,BPFE, Yogyakarta.

Arief Anshori (2003), Kesenjangan Penghasilan antara “Sunda” dan “Non-Sunda” di Jawa Barat dan Upaya menjelaskannya. Makalah ISEI, Bandung.

Ferry Hadiyanto dkk. (2003), Sumbangan Total Faktor Productivity (FFP) terhadap Pertumbuhan Output Aggregat Propinsi Jawa Barat. Makalah. ISEI, Bandung. 

LPEM-FEUI (2001), Pembentukan Index Regional Cost of Doing Business di Indonesia. Jakarta.

Rully Indrawan (2000), Percik-percik Pemikiran: Problematika Perekonomian Jawa Barat,  Makalah PB Paguyuban Pasundan, Bandung.

 

About these ads

Responses

  1. Pak Rully Yth.
    Apakah Bapak memiliki artikel atau opini khusus tentang dinamika sosial dan politi daerah sepanjang pantai selatan Jabar? Jika ada saya senang jika Bapak membaginya untuk kemudian saya share (posting) di blog saya. http://panseljabar.blogspot.com
    Terima kasih dan salam kenal
    Ganip G

    • Teeima kasih. Sayang saya belum menulis tentang itu

  2. semoga sukses dalam pembangunan jawa barat tapi lapang atau sawah jangan d gusur yach

    • setuju

  3. maap pak, arti luas dari ngajaga, ngajega, ngajiga dan ngajago, terima kasih

    • ngajaga itu, artinya menjaga (baik secara fisik maupun non fisik/tanah air maupun budaya), ngajega itu artinya beridiri dengan gagah (konsisten, percaya diri, dan tegar) untuk menjaga keyakinan. Ngajiga itu artinya bernampilan menyakinkan agar orang lain segan dan mau menghormati. Dan ngajago artinya memperlihatkan kehebatan kita tanpa harus terjebak menjadi angkuh.


Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: