Oleh: rullyindrawan | September 22, 2008

APLIKASI UU GURU DAN DOSEN DALAM KONDISI PTS DI JAWA BARAT

Rully Indrawan[1]

 

 

T

erlepas adanya beberapa kelemahan redaksional, maupun kesan keragu-raguan dalam menyajikan substansi. Kehadiran UU Guru dan Dosen patut disyukuri, khususnya dilihat dari adanya kesadaran pentingnya pengakuan nyata terhadap keberadaan tenaga kependidikan sebagai profesi. Ambivalensi pengakuan terhadap jasa tenaga kependidikan selama ini, ternyata hanya melahirkan kesan, menjadi guru atau dosen   bukanlah pilihan utama generasi muda terbaik dari bangsa ini. Buramnya nasib guru, juga dosen, menjadi miniatur buramnya wajah dunia pendidikan kita. Yang akhirnya bermuara pada rendahnya angka indeks mutu sumberdaya manusia, dan rendahnya daya saing bangsa. Sungguhpun begitu, tidaklah bijaksana pula bila mutu hasil akhir pendidikan seperti itu, sepenuhnya dibebankan kepada kesalahan tenaga kependidikan saja.   

Secara umum UU Guru dan Dosen substansinya terletak pada bagaimana mutu pendidikan dapat ditingkatkan melalui upaya perbaikan kinerja guru dan dosen dengan mekanisme kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi. Perbaikan kesejahteraan menjadi diasumsikan sebagai prasyarat perbaikan kinerja. Pendekatan berfikirnya sangat praktis dan pragmatis, walaupun masih membutuhkan pembuktian, apakah tepat kesejahteraan dijadikan  causa prima bagi penciptaan kinerja guru dan dosen?

Di luar pembuktian itu, ada hal lain yang mesti dipikirkan berkaitan dengan penerapan undang-undang ini khususnya di perguruan tinggi yang dikelola oleh masyarakat (swasta). Yakni bagaimana program perbaikan mutu (kinerja) tenaga kependidikan melalui pendekatan kesejahteraan ini, berdampak pada ketahanan manajemen perguruan tinggi swasta (PTS). Lebih jauh dari pada itu, penyikapan seperti apa yang perlu refleksikan sehingga “maksud baik” undang-undang ini mampu meningkatkan kinerja PTS, bukan  malah sebaliknya.

Makalah ini akan mencoba membahas beberapa hal tentang masalah dan peluang penerapan program kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi, serta perbaikan format kesejahteraan dosen di lingkungan PTS. Kemudian dicoba pula menyodorkan beberapa pemikiran untuk dijadikan bahan diskusi untuk  masukan dalam penyusunan peraturan pemerintah sebagai derivasi dari undang-undang ini.

Profesional: Kualifikasi, Kompetensi dan Sertifikasi

Profesionalisme merupakan syarat penting yang muncul dalam undang-undang ini untuk meningkatkan mutu dan citra dosen. Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 7 (1) bahwa profesi guru dan dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Sanusi dkk (1991) menunjuk ciri-ciri profesi, mencakup (a) fungsi dan signifikansi sosial dari profesi tersebut, (b) Keterampilan para anggota profesi yang diperoleh melalui pendidikan dan atau latihan yang akuntabel, (c) adanya disiplin ilmu yang kokoh, (d) kode etik, dan (e) adanya imbalan financial dan material yang sepadan. Kemudian secara teknis penguatan profesionalisme itu dikaitkan dengan pentingnya perhatian terhadap kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi.

Kualifikasi sebagaimana diatur dalam pasal 46 cukup jelas. Akan tetapi khususnya ayat (2), yang mengatur batas minimal kualifikasi akademik dosen akan menjadi beban tersendiri  bagi PTS di lingkungan Kopertis wilayah IV. Sekitar 50-80% dosen tetap diduga saat ini masih memiliki kualifikasi di bawah magister (S2), sedangkan dalam aturan peralihan tidak diatur jangka waktu penyesuaian sebagaimana dalam sertifikasi. Pertanyaannya, bagaimana perlakuan yang harus diterapkan baik bagi para dosen yang un-qualified  dan keberlangsungan PTS tersebut  bila dikaitkan dengan syarat minimal jumlah dosen tetap yang dipersyaratkan bagi satu program studi. Kondisi ini menuntut pengaturan yang lebih jelas dalam peraturan pemerintah. Ataupun bisa menggunakan celah hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 46 ayat (4) yakni melalui senat akademik satuan pendidikan tinggi.

Kompetensi pendidik merupakan pilar penting dalam menopang pencapaian mutu pendidikan secara menyeluruh. Telah digariskan dalam PP 19 tahun 2005, sebagai derivasi dari UU Sisdiknas, pendidik mutlak memiliki kompetensi, yang meliputi: kompetensi pedagogik, kepribadian, professional, dan sosial. Kompetensi pedagogik berkaitan dengan kemampuan menyelenggarakan pembelajaran dan berinteraksi dengan peserta didik. Kompetensi kepribadian berkaitan dengan kemampuan menata dan mengendalikan diri sebagai manusia dewasa. Kompetensi profesional  berkaitan dengan kemampuan melaksanakan fungsi dan tugas pokok berdasarkan keahlian. Sedang kompetensi sosial berkaitan dengan kemampuan berinteraksi dengan lingkungan dan masyarakat. Sejauh ini belum lahir instrumen pengukuran tingkat kompetensi berdasarkan kriteria yang dimaksud. Akan tetapi selanjutnya program pembentukan dan pengukuran kompetensi akan menjadi bagian dalam program sertifikasi.

Berbicara mengenai sertifikasi, selain masalah pengukuran yang perlu disepakati, adalah masalah lembaga penyelenggara sertifikasi. Pada pasal 11 dan dikuatkan oleh pasal 47 (1) c, ditegaskan bahwa sertifikasi dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan, boleh jadi dapat diidentifikasi sebagai Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Artinya setiap program studi yang membina tenaga kependidikan, PTS maupun PTN, memiliki peluang yang sama untuk menyelenggarakan program sertifikasi ini. Tantangan saat ini bagaimana PTS bisa berperan, di tengah kebijakan pendidikan yang selama ini cenderung bias PTN. LPTK di PTS (selanjutnya disebut LPTKS) yang memiliki program studi yang telah diakreditasi seyogyanya memiliki tempat tersendiri dalam melihat kelayakan lembaga untuk melakukan sertifikasi. Di tengah kecenderungan merapuhnya semangat “kependidikan” di kalangan LPTKN pasca peng-universitas-an IKIP. Atau setidak-tidaknya mengacu pada pasal 44 UU Sisdiknas, yang menyatakan: …penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat diwajibkan membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya. Dalam konteks itu, sangat tepat bila dosen-dosen di lingkungan PTS cukup memperoleh sertifikasi dari LPTKS. Dengan arti lain, kehadiran LPTKS dalam program sertifikasi merupakan hal yang tidak bisa ditawar-tawar dan penting.

Harus diakui komitmen peningkatan mutu tenaga kependidikan melalui kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi; detilnya belum terlihat jelas dalam UU Guru dan Dosen ini. Untuk bias dilaksanakan masih membutuhkan perumusan dan penjabaran lebih detil lagi dalam peraturan pemerintah, serta ketentuan lainnya yang merupakan derivasi dari undang-undang ini. Agak berbeda kasus antara guru dan dosen. Sebagian besar guru memiliki latar belakang pendidikan kependidikan, sehingga dalam praktik peningkatan kompetensi dan sertifikasi hanya perlu upaya penyesuaian-penyesuaian. Akan tetapi tidak demikian halnya dengan para dosen, hampir sebagian besar dari mereka tidak pernah disiapkan secara khusus menjadi pendidik. Keadaan itu berimplikasi pada model pengembangan kompetensi yang harus dilakukan serta ukuran-ukuran yang ditetapkan dalam perolehan sertifikasi.    

Sehubungan dengan itu, maka disvaritas pemenuhan kemampuan kompetensi para dosen yang memiliki latarbelakang pendidikan mutlak menjadi perhatian dalam merumuskan program untuk memperoleh sertifikasi. Bagi dosen yang berlatarbelakang pendidikan non-kependidikan, semua kriteria kompetensi, yakni kompetensi pedagogik, kepribadian, professional, dan sosial; harus menjadi materi penting dalam proses pengayaan profesi dosen. Akan tetapi untuk dosen yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang kependidikan, kemampuan pedagogik tidaklah begitu mendesak dan penting. Karena hal itu menyebabkan terjadinya pengulangan materi, yang selain akan menciptakan ketidakefisienan juga berpotensi menghasilkan ketidakefektipan.

Kesejahteraan: Imbal Profesi

Dari sisi atensi publik, boleh jadi materi bagian kedua –Hak dan Kewajiban- jauh lebih menarik dibanding materi bagian kesatu –Kualifikasi, Kompetensi, Sertifikasi, dan Jabatan Akademik- kecenderungan itu terlihat pula pada jumlah pasal yang mengatur kedua bagian tersebut. Pasal yang mengatur kesejahteraan jauh lebih banyak dari pasal yang mengatur kemampuan. Tentu saja terlalu prematur kalau fenomena jumlah pasal tersebut dimaknai dengan kesimpulan, bahwa urusan kesejahteraan lebih penting dari kemampuan. Karena pada dasarnya kesejahteraan harus dimaknai sebagai imbal kerja atas kemampuan atau profesi yang diragakan.

Ada atmosfir meritokrasi yang lebih menonjol dalam pengaturan sistem imbal kerja (hak dosen). Prinsip meritokrasi pada dasarnya dapat menciptakan persaingan yang sehat dan bermutu. Idealnya tidak lagi ada penyamarataan penghargaan sebagaimana peraturan penggajian yang selama ini berlaku umum untuk PNS. Namun tanpa adanya dukungan sistem pengukuran kinerja yang memadai serta dukungan sistem pengendalian yang efektip, maka harapan kesejahteraan sebagai pemacu terjadinya kinerja yang baik akan sia-sia saja.

Sistem imbal profesi yang mengacu pada prinsip meritokrasi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 52 ayat (1),  Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain yang berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, serta maslahat tambahan yang terkait dengan tugas sebagai dosen yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.

Ketentuan di atas, beserta pasal-pasal yang mengikutinya, meninggalkan berbagai persoalan lanjutan khususnya yang berdampak pada eksistensi PTS, antara lain.

Pertama, pada pasal 52 ayat (2) dan (3) menegaskan dua kelompok dosen beserta penanggungjawab pemberi gajinya. Ayat (2) mengatur tentang dosen PTN yang lengkapnya, Dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah diberi gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian ayat (3) mengatur tentang dosen PTS berisi, Dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Pertanyaannya, siapakah yang memberi gaji bagi  kelompok dosen yang diangkat pemerintah dan ditempatkan  pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat? Dalam hal ini kita mengenalnya selama ini dengan nama dosen dipekerjakan (dpk.) yang saat ini di Kopertis wilayah IV berjumlah kurang lebih berjumlah 1.200 orang yang tersebar di 428 PTS dan 1844 program studi.

Kedua, pemberian tunjangan profesi bagi kelompok dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat dari sumber APBN/APBD, sebagaimana tertuang dalam pasal 53 merupakan angin segar bagi PTS maupun dosen non-PNS. Akan tetapi kemampuan anggaran negara/daerah untuk merealisasikan sepenuhnya komitmen tersebut belum final. Dalam arti detil komitmen tersebut baru akan tertuang dalam dalam peraturan pemerintah, sebagaimana diatur dalam ayat (4). Bila kemampuan anggaran negara/daerah tidak mampu memenuhi jumlah tunjangan profesi yang telah ditentukan secara imperative pada ayat (2) maka beban tersebut jatuh pada anggaran PTS yang bersangkutan. Bila dikonfirmasi dengan jumlah dosen yang dipersyaratkan ada pada satu program studi maka jumlah kumulatip tunjangan profesi ini akan menjadi beban signifikan dalam anggaran sebagian  PTS di Jawa Barat.  

Ketiga, subsidi tunjangan fungsional bagi dosen PTS oleh pemerintah sebagaimana ditegaskan dalam pasal 54  ayat (2) akan diatur kemudian dalam peraturan perundang-undangan. Komitmen ini membutuhkan klarifikasi yang tegas, karena payung hukum dosen PTS dan PTN berbeda satu sama lain. Dosen PTN khususnya PNS mengacu pada undang-undang kepegawaian yang telah secara tegas mengatur tentang jabatan-jabatan fungsional. Sementara dosen PTS yang notabene Non-PNS patuh pada undang-undang ketenagakerjaan, yang sejauh ini tidak mengatur tenaga kerja dengan jabatan fungsional. Dengan demikian komitmen pasal 54 ayat (2) membutuhkan terobosan hukum untuk mengimpelementasikannya.

Keempat, pendefinisian daerah khusus bagi perguruan tinggi tentu seyogyanya berbeda dengan lembaga pendidikan dasar dan menengah. Daerah khusus sebagai syarat diperolehnya tunjangan khusus bagi dosen, sebaiknya termasuk daerah yang tengah dilanda musibah berupa rendahnya angka IPM atau daerah yang termasuk kategori wilayah tertinggal. Walaupun pengenaan untuk setiap program studi bisa berbeda satu sama lain, tegantung pada seberapa jauh program studi tersebut dapat memberi kontribusi terhadap masalah yang tengah dihadapi oleh wilayah yang dimaksud.

Kelima, pemberlakuan sistem perjanjian kerja dalam pengadaan dosen khususnya di satuan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat (PTS) membutuhkan perhatian yang seksama. Pertama, perjanjian kerja antara para pihak yang patuh terhadap undang-undang ketenagakerjaan; dibatasi dalam waktu tertentu. Hal ini tentu saja membutuhkan terobosan hukum bila dosen yang dimaksud masih diperlukan melebihi jangka waktu yang diperbolehkan dalam undang-undang ketenagakerjaan. Dan kedua, profesi dosen jelas berbeda dengan profesi lain yang menjadi objek dalam undang-undang ketenagakerjaan. Karena dosen memungkinkan terjadinya mobilitas vertical secara formal dengan ukuran jabatan fungsional. Mobilitas atau tepatnya pengembangan jabatan fungsional membutuhkan pengaturan tersendiri di luar ketentuan yang tertuang dalam undang-undang ketenagakerjaan.

Keenam, dosen memiliki hak untuk menduduki jabatan struktural (pasal 64) selama menduduki jabatan struktural yang bersangkutan berhak pula mengambil cuti sebagaimana diatur dalam pasal 75. Pasal 75 ayat (2) disebutkan bahwa dosen yang tengah mengambil cuti masih berhak memperoleh gaji penuh. Kecenderungan tersebut bisa menyebabkan penerimaan ganda bagi dosen, dan sekaligus menjadi beban tersendiri bagi anggaran PTS. Dengan demikian, seyogyanya peraturan pemerintah menjamin rasa keadilan bagi PTS yang ditinggalkan SDM nya untuk berkiprah pada jabatan struktural di masyarakat, tidak lagi dibebani oleh keharusan membayar gaji secara penuh.

 

Penutup

Undang-undang ini mulai diberlakukan sejak mulai disyahkan, yakni tanggal 6 Desember 2005. Kecuali untuk pasal 54 ayat (1) yang mengatur tentang jabatan fungsional, dan pasal 57 ayat (2) yang mengatur maslahat tambahan. Kedua ayat pada dua pasal yang berbeda tersebut, diberi masa tenggang selama (10) sepuluh tahun. Dengan demikian penyikapan terhadap berbagai persoalan yang muncul akibat undang-undang ini harus bisa diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 18 bulan ke depan. Diantaranya bagaimana perlakuan bagi para dosen yang belum memiliki kualifikasi magister sebagaimana dituntut dalam pasal  46 ayat (2) poin a. Sementara pada ketentuan penutup (pasal 82) pengaturan masa tenggang untuk penyesuaian kualifikasi dosen tidak diatur sebagaimana untuk guru yang disamakan dengan perolehan sertifikasi.



[1]  Pembantu Rektor II UNPAS

About these ads

Responses

  1. pak…
    q lagi dpt tugas buat kliping tuk refleksi dan penyikapan tugas guru,,,,,,,
    q bingung apa yang harus q cari permasalahannya………
    bisa bantu g pak???????????

    • bukankan kebingunan anda itu juga masalah? masalah itu banyak di sekitar kita.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: